Taktik Jenderal Andika Tak Mempan, KKB Gencar Serang Pasukan TNI-Polri Selama 3 Hari: 1 Gugur

TRIBUNPALU.COM - Semakin berani, Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua gencar serang pasukan TNI dan Polri.

Hal ini bak tunjukkan penanganan konflik ala Jenderal Andika Perkasa sama sekali tak berlaku di Papua dan Papua Barat.

Pasalnya, Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) masih terus aktif melakukan penyerangan kepada rakyat sipil maupun TNI-Polri.

Walau Jenderal Andika mempunyai paradigma tersendiri dalam menangani konflik antara pihak aparat keamanan dengan KKB, namun hal ini belum bisa terpecahkan hingga saat ini.

Aparat kemanan selalu menjadi korban dari kelompok yang dicap teroris oleh negara tersebut.

Berkaca pada kasus penembakan terhadap prajurit Yon Zipur 20/PPA di Kabupaten Maybrat, Papua Barat yang terjadi pada, kamis (20/1/2022) sudah seharusnya ada penindakan serius terhadap kelompok tersebut.

Diketahui, para prajutir dari Yon Zipur 20/PPA sedang memperbaiki jembatan yang menghubungkan Kampung Kamat dan Kampung Faan Kahrio.

Dalam penembakan tersebut, Serda Miskel Rumbiak meninggal dunia dan tiga prajurit lainnya mengalami luka tembak yang serius.

Pangdam XVIII/Kasuari, Mayor Jenderal (Mayjen) TNI I Nyoman Cantiasa mengutuk keras tindakan tak manusiawi yang terjadi di Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat.

"Kami mengutuk keras, dan akan tetap mengejar mereka sampai ke mana pun," tegas Cantiasa.

Untuk pengejaran pelaku, kata mantan Danjen Kopassus ini pihaknya tidak beri ampun.

"Untuk pelakunya kami tidak akan kasih ampun. Kami tetap tetap sesuai prosedur dan professional dalam penegakkan hukum," imbuhnya.

Selain itu, Cantiasa menambahkan, kejadian yang menimpa prajurit TNI di Kabupaten Maybrat, Papua Barat, tidak ada sedikitpun menjadi penghalang untuk mematahkan semangat anggota TNI dalam pem,bangunan di provinsi tersebut.

KNPB Malah Salahkan Pemerintah

Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menyalahkan pemerintah Indonesia atas penyerangan yang dilakukan KKB Papua.

Mereka menyebut, serangan-serangan seperti itu terjadi akibat konflik tak berkesudahan yang bergejolak di Papua sejak tahun 1962.

KNPB pun menyebut pasukan militer yang dikirim pemerintah Indonesia ke Papua adalah penyebab utama konflik di Bumi Cendrawasih.

"Kami meminta Jakarta agar menarik pasukan militer yang didrop secara besar-besaran karena telah berdampak pada kejahatan kemanusiaan," kata juru bicara KNPB Ones Suhuniap dalam pernyataan resmi yang disebarkan melalui media sosial.

Selain itu, KNPB juga mendesak agar TNI-Polri dan KKB Papua menghentikan kontak senjata yang bisa berdampak pada kehidupan masyarakat sipil.

KNPB menyebut, kontak senjata hanya akan membawa kerugian untuk kedua pihak.

"Jangan korbankan manusia demi kepentingan ekonomi politik oligarki di Jakarta. Anggota TNI dan Polri juga manusia. Begitu juga TPNPB adalah manusia," kata Ones.

Untuk menyelesaikan konflik di Papua, KNPB mendesak pemerintah Indonesia segera menarik pasukan militernya.

Selain itu, KNPB menuntut adanya referendum untuk melepaskan wilayah Papua dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Sekali lagi, konflik berdarah-darah ini adalah akibat Jakarta yang enggan menyelesaian akar konflik Papua dengan damai. Semua rakyat Papua menginginkan hak politiknya dihargai sebagai bangsa," ujar Ones.

"Maka dari awal KNPB menuntut referendum sebagai solusi damai bagi rakyat Papua. Selama itu tidak terjadi, maka Jakarta dengan sengaja memupuk dan memelihara kejahatan kemanusiaan di Papua," tambahnya.

Di akhir pernyataannya, Ones meminta agar penyelesaian konflik di Papua dilakukan tanpa angkat senjata.

"KNPB sebagai media rakyat Papua akan terus mendesak Jakarta dan semua pihak agar menempuh solusi damai," pungkasnya.

(*)