DPR Cecar Menteri Perdagangan soal Harga Minyak Goreng, Minta Tak Pencitraan: Itu Tangisan Rakyat

Mufti meminta konfirmasi Mendag soal harga minyak di Malaysia yang lebih murah dibanding di Tanah Air.

"Yang terakhir Pak Menteri, saya tertarik waktu itu lihat di media bahwa di Malaysia harga minyak goreng Rp 8400, itu betul enggak Pak Menteri?," tanya Mufti kepada Mendag, di Ruang Rapat Komisi VI DPR, Senayan, Jakarta.

Merespons pertanyaan anggota DPR, Lutfi menjelaskan bahwa sejak 2016, Malaysia menerapkan kebijakan untuk mensubsidi harga minyak untuk rakyatnya.

"Jadi mereka mensubsidi 60ribu kilogram atau 60 ton untuk jadi 60 juta liter sebulannya, untuk diberikan langsung dengan harga 2,5 ringgit itu subsidi. Jadi mereka kasih subsidi, pemerintahnya memberikan subsidi," ujar Lutfi.

Lutfi mengungkapkan, harga minyak goreng di Malaysia itu setara 6,7 ringgit per liter atau kira kira 20 ribu per liternya.

Dia menyebut harga tersebut sebenarnya lebih mahal dibanding harga minyak goreng di Indonesia.

"Sedangkan untuk harga minyak goreng di Malaysia itu per liternya setara dengan 6,7 ringgit atau kira kira 20 ribu per liternya, 22 ribu per kilogramnya, 20 ribu per liternya. Artinya lebih mahal sebenarnya dari minyak Indonesia," ucapnya.

"Kenapa? karena sederhana Malaysia itu sekarang kalau harga internasional 1340 itu mereka ada pajak ekspornya 100 dolar. Jadi penyerahan CPI di dalam Malaysia itu harganya 1240, di tempat kita itu kira-kira 1040. Nah itu makanya mereka lebih mahal," lanjutnya.

Mendengar penjelasan Mendag, Mufti mengatakan bahwa harga minyak goreng satu harga saat ini sebesar Rp 14.000 per liter bisa dinikmati semua lapisan masyarakat.

Namun, Mufti mengusulkan agar harga minyak bisa diturunkan lagi menjadi Rp 9000 per liter untuk rakyat miskin.

"Kalau gitu kita usulkan sekarang kan 14 ribu semua orang bisa beli, rakyat miskin orang kaya, maka harapan kami ke depan Pak Menteri kami usulkan bagaimana bisa harga, kita enggak minta harga Rp 8400, tapi Rp 9000 deh untuk rakyat yang benar-benar membutukan Pak Menteri misalnya seperti model distribusi pupuk karena rakyat kita di bawah itu benar-benar butuh Pak Menteri," ujarnya.

Bantah Pencitraan

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi tidak terima disebut melakukan pencitraan ketika menerapkan kebijakan dalam menstabilkan harga minyak goreng.

"Saya mohon bukan kita mau popularitas, apalagi pencitraan. Kalau di tempat saya (Kemendag). Saya sudah bilang dari hari pertama, harga naik, saya salah, harga turun saya salah. Tidak ada pencitraan," kata Lutfi saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (31/1/2022).

Menurutnya, dalam membuat kebijakan diperlukan langkah seadil mungkin bagi semua pihak, baik untuk konsumen maupun produsen atau para petani.