Kini KKB Papua Dikejar-kejar Pasukan Khusus Tuah Sakti TNI, ULMWP: Justru Menambah Masalah!

TRIBUNPALU.COM - Kini kelompok separatis di Papua diburu ratusan prajurit TNI dari Batalyon Raider Khusus 136/Tuah Sakti.

Sebanyak 500 prajurit TNI Yonif Raider Khusus 136/Tuah Sakti dikirim ke Papua untuk mengejar kelompok separatis yang belakangan makin sering menebar teror.

Menanggapi hal tersebut, Pihak United Liberation Movement for West Papua ( ULMWP ) menyebut pemerintah Indonesia hanya akan menambah masalah di Papua.

Hal tersebut diungkapkan Gubernur Eksekutif United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) wilayah Adat Domberai, Markus Yenu, Senin (21/3/2022).

Kata Yenu, pola pendekatan militeristik yang digunakan oleh Jakarta ke Papua, justru tidak akan menghentikan masalah di daerah ini.

Baca juga: Kesaksian Bripda Zulkarnaen saat KKB Papua Serbu Distrik Baya Biru, Terpaksa Lompat ke Jurang

"Jakarta sudah saatnya merubah pola pendekatan ke Papua, dia tidak bisa terus menggunakan kekuatan militer," ujar Yenu, melansir dari Tribun Papua Barat.

Ia berujar, selama pendekatannya menggunakan militer, maka dia tidak akan menyelesaikan masalah.

"Kalau gunakan pendekatan militeristik terus, maka akan ada terjadi gesekan di Papua," ungkap Gubernur Papua Merdeka itu.

Untuk itu, kondisi di Tanah Papua saat ini Jakarta harus segera mencari pola baru untuk Papua.

"Kalau dia menambah kekuatan TNI Polri ke Papua, maka justru akan menambah masalah di atas tanah ini," tegasnya.

Saat ini, menurut Yenu, Papua hanya butuh pendekatan Jakarta dalam hal membuka ruang dialog.

"Kita dari kelompok Papua merdeka, menginginkan agar Jakarta membuka ruang dialog, dan disaksikan langsung pihak ketiga sebagai penengah yakni PBB," ucapnya.

Ia menilai, pasukan TNI yang ada di dua Kodam di Tanah Papua, telah cukup untuk pertahanan.

Hanya saja, pola pendekatan Jakarta kepada masyarakat di Tanah Papua, harus diubah.

Selain itu, Yenu mengaku, pihaknya sejak tahun 2000 telah mendorong pendekatan dialog.

"Pernah tim 100 beberapa kali berangkat ke Jakarta, dan meminta untuk membuka ruang dialog," ungkap Yenu.

"Kita minta agar proses dialog langsung bersentuhan dengan masyarakat, tanpa harus melalui DPR, Pemerintah dan lainnya."

Namun, hingga kini usulan tersebut tidak juga direalisasikan oleh Jakarta.

"Papua ini ibarat api yang sedang menyala, dan tidak tim pemadam datang lalu bakar di tempat lain," imbuhnya.

Harusnya, tim pemadam itu datang ke Papua, dan langsung sentuh titik api yang sedang menyala.

"Selama ini pola pendekatan dari Jakarta, kepada persoalan yang ada di Papua, kami menilai tidak tepat," ungkapnya.

Ia mengaku, situasi konflik di Tanah Papua, ada sejumlah tokoh yang berperan dalam polemik itu.

"Salah satu tokoh itu adalah saya di Papua Barat," pungkasnya.

Sebelumnya, Kodam XVIII/Kasuari baru saja mendapat bala bantuan sebanyak 500 prajurit dari Batalyon Raider Khusus 136/Tuah Sakti, Kodam I/Bukit Barisan.

Dengan bala bantuan sebanyak itu, diharapkan dapat meminimalisir aksi-aksi teror KKB Papua di wilayah pengamanan Kodam XVIII/Kasuari.

Tujuan utama kedatangan pasukan Yonif Raider Khusus 136/Tuah Sakti ini adalah mengisi kekosongan dan melaksanakan pembinaan teritorial pada wilayah pelosok.

Pangdam XVIII/Kasuari, Mayjen TNI Gabriel Lema mengatakan, mereka dikirim ke sejumlah wilayah teritorial Papua Barat.

Ratusan prajurit itu telah dilakukan pembekalan sejak awal di Kodam Bukit Barisan.

"Prajurit TNI yang datang ini adalah non organik kita (Kodam Kasuari)," ujar Gabriel, kepada awak media di Manokwari, Rabu (16/3/2022).

Kata Pangdam, nantinya ratusan prajurit Kodam Bukit Barisan bertugas menjaga wilayah Papua Barat sesuai tugas pokok TNI.

Artinya, prajurit TNI dari Kodam Bukit Barisan bukan hanya menjaga teritorialnya, namun keseluruhan teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Jadi bukan tunggu kalau ada kondisi urgen baru digeser, tetapi dalam situasi damai pun dia sudah punya pengalaman," jelasnya.

Mayjen Gabriel Lema berujar, prajurit dari Kodam Bukit Barisan telah disiapkan matang, baik pengenalan budaya dan juga hati melayani masyarakat.

"Mereka di sana sudah dengan budaya yang beda, jadi disiapkan agar mengenali budaya di Papua Barat," katanya.

Dalam menyiapkan prajurit TNI dari Bukit Barisan, pria asal NTT itu mengaku, punya tiga hal dalam persiapan tersebut.

"Prajurit dari Bukit Barisan yang mau ke Papua Barat, harus pegang tiga prinsip dasar yakni Kesetaraan, Budaya dan Pendidikan," ungkap Gabriel.

"Tiga hal tersebut merupakan sebuah langkah strategis dan paripurna."

Nantinya, ketika pelaksanaan di lapangan para prajurit harus dilandasi disiplin dan profesionalitas.

"Setiap prajurit Satgas sudah sepatutnya menghormati dan menjunjung tinggi adat istiadat yang berlaku di wilayah tugas," tegasnya.

Demikian juga merespon berbagai macam kearifan lokal yang ada ditengah-tengah masyarakat di Papua Barat.

Dijadwalkan, ratusan prajurit dari Kodam Bukit Barisan akan tiba di Kota Sorong, Papua Barat, pada 31 Maret 2022.

Para prajurit nantinya dibagi ke sejumlah daerah seperti, Kabupaten Teluk Bintuni, Maybrat, Wondama, Manokwari Selatan, Kaimana, Tambrauw, dan Sorong Selatan.

Jenderal Andika Perkasa Tak Beri Celah KKB Papua

Pengamanan juga dipertebal di wilayah PT Freeport Indonesia.

Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa benar-benar tak memberi celah untuk KKB Papua menyerang PT Freeport Indonesia.

Ia menyetujui pembangunan dua pos pengamanan baru untuk mencegah gangguan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Baca juga: Bos KKB Papua Marah-marah Anak Buahnya Jadi DPO, Polda Papua Barat Tak Gentar: Kita Tetap Kejar!

Hal ini terungkap saat Jenderal Andika Perkasa berkunjung ke Timika, Kabupaten Mimika, Papua.

Jenderal Andika Perkasa menerima paparan tentang objek vital nasional yaitu PT Freeport Indonesia terkait penambakan dua pos baru di kawasan Mile 62 dan 63.

Medan di Mile 62 dan 63 merupakan tantangan tersendiri yang harus dihadapi personel TNI dalam mengamankan objek vital nasional tersebut.

Permintaan penambahan pos tersebut diutarakan Dansatgas Obvitnas PT Freeport Kolonel Dwi dalam rapat yang dipimpin Jenderal Andika Perkasa belum lama ini.

"Kondisi nyata yang ada di Mile 63 dan 63, di sana kalau pukul 09.30 WIT, kabut sudah menyelimuti sehingga kami menyimpulkan bahwa medan cukup luas untuk penempatan pasukan," kata Kolonel Dwi dikutip dari kanal Youtube Jenderal TNI Andika Perkasa.

Mendapat masukkan dari Kolonel Dwi, Jenderal Andika Perkasa pun menyetujui.

"Oke, dua itu saja yang menurut saya memang harus diusahakan.

Ini semata-mata untuk pengamanan dan efektivitas supaya rute-rute yang biasanya terjadi penembakan tidak ada lagi," kata Jenderal Andika Perkasa.

Dengan penambahan dua pos baru tersebut, diharapkan dapat memperkuat pengamanan objek vital nasional dalam rangka menciptakan situasi yang aman dan kondusif di kawasan tersebut.(*)

(Sumber: Surya.co.id)