7 Tuntutan HMI Palu di DPRD Sulteng, Termasuk Penundaan Pemilu dan Protes Harga Minyak Goreng

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Regina Goldie

TRIBUNPALU.COM, PALU - Sekitar 100-an orang yang mengatasnamakan diri kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Palu mendatangi Kantor DPRD Sulteng, Rabu (13/4/2022) siang.

Mereka melanjutkan aksi protes nasional mahasiswa Indonesia, Senin (11/4/2022) lalu.

Kantor DPRD Sulteng berada di Jl Sam Ratulangi Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu.

Massa sekitar 100 orang itu tiba di Kantor DPRD Sulteng dengan atribut HMI.

Seperti suara mahasiswa se-Indonesia, mereka menilai wacana perpanjangan tiga periode masa jabatan presiden dan wakil presiden dan penundaan Pemilu.

“Ini wujud nyata permasalahan yang terjadi di negeri ini. Kami menganggap bahwa Jokowi gagal dalam memimpin Indonesia selama dua periode," kata Gunawan.

Dalam sejumlah kesempatan, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pemerintah tetap menyelenggaran pemilu sesuai jadwal yang ditetapkan DPR dan pemerintah, Februari dan November 2024 mendatang.

Presiden juga menegakan dia tak ada dia untuk memperpanjang masa jabatannya hingga tiga periode atau menunda pemilu.

Para kelompok mahasiswa di Palu, menyampaikan tuntutannya di depan kantor DPRD Provisinsi Sulawesi Tengah.

Baca juga: Kantor Pos Luwuk Salurkan BLT Minyak Goreng dan BPNT, Cek Data Penerima Manfaat

Mereka menyampaikan tujuh tuntutan antara lain;

1. Menolak rencana perpanjangan masa jabatan Presiden RI

2. Menolak Rencana penundaan pemilu 2024 dikarenakan kekurangaan anggaran negara

3. Menolak rencana politisi dan amandemen UUD 1945.

4. Kenaikan Pajak Pertabahan Nilai (PPN) barang dan jasa sebesar 11 persen

5. Kenaikan, fluktuasi harga dan kelangkaan harga minyak goreng

6. Menolak Kenaikan harga Pertamax

7. Menolak Kelangkaan solar dan minyak dan meminta pemerintah Jokowi mengatur ulang tata niaga bahan pokok ini.

Usai menyampaikan tuntutannya, massa demonstrasi meminta memasuki kantor DPRD Palu.

Masa meminta masuk ke dalam kantor DPRD Sulawesi Tengah karena belum ada perkembangan dari tuntutan sebelumnya.

Eksponen HMI di Sulawesi Tengah, sejak awal pekan lalu, memang aktif menyuarakan protes kepada pemerintahan nasional di Jakarta.

Senin (11/04/2022), di Kabupaten Morowali jarak sekitar 310 km utara Kota Palu, puluhan mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO Cabang Kabupaten Morowali, menggelar unjukrasa di Gedung DPRD Morowali.

Koordinator lapangan (Korlap), Gunawan, dalam orasinya menyampaikan, bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin tidak pro lagi dan mengabaikan kepentingan rakyat.

Mereka Megajukan 6 Tuntutan yang dibacakan di depan legislator:

1. Menuntut pemerintah untuk bersikap tegas menolak dan memberikan pernyataan sikap terhadap penundaan Pemilu  2024 atau masa jabatan 3 periode karena sangat jelas menghianati konstitusi negara.

2. Menuntut pemerintah untuk menunda dan mengkaji ulang undang-undang, termasuk dengan pasal-pasal yang bermasalah dan dampak yang ditimbulkan dari segi aspek lingkungan,hukum, sosial, ekologi, politik, ekonomi dan kebencanaan.

3. Mendesak dan menuntut Jokowi untuk menstabilkan harga dan menjaga ketersediaan bahan pokok di masyarakat dan menyelesaikan permasalahan pangan lainnya.

4. Mendesak dan menuntut pemerintah untuk menurunkan harga minyak goreng dan BBM.

5. Menuntut dan mendesak pemerintah untuk berkomitmen penuh dalam menuntaskan janji-janji kampanye di sisa masa jabatannya.

6. Mendesak dan menuntut pemerintah untuk menurunkan harga elpiji. (*)