No Booster No Mudik

Ia pun membandingkan kebijakan yang dibuat pemerintah saat ini dengan jelang perayaan Tahun Baru 2022 silam.

Irwan berkata, pemerintah tidak mengeluarkan aturan larangan mudik jelang perayaan Tahun Baru 2022 lalu. (cnnindonesia.com,26/3/22)

Pemerintah masih saja mengeluarkan kebijakan yang deskriminatif, kebijakan yang saling berbenturan antara satu aspek dengan aspek lainnya.

Ini membuktikan bahwa ketidakmampuan pemerintah dalam menangani pandemi covid-19. Kebijakan pilih kasih seperti ini hal biasa dalam kapitalisme karena yang menjadi tolak ukur lahirnya kebijakan adalah materi atau keuntungan.

Antara mudik dan penyelenggaraan motoGP memang besar kemungkinan menambah klaster baru korban Covid-19 namun  pemerintah harusnnya bersikap adil dalam menyelesaikkan masalah ini, artinya tidak deskriminatif.

Apa lagi bagi umat Islam sudah menjadi tradisi saat hari raya ramadhan itu mudik dan ini hak mereka untuk bertemu sanak kerabat dan merayakan idul fitri.

Secara ekonomi, peraturan ini pun sangat memberatkan. Bagi penduduk yang mungkin tidak bisa vaksin booster, mereka harus melakukan tes antigen ataupun PCR.

Memang harganya sudah turun, namun jumlah tersebut masih sangat besar bagi sebagian besar rakyat Indonesia yang hidup dalam garis kemiskinan.

Untuk biaya perjalanan mudik saja mungkin mereka harus menabung jauh-jauh hari, ditambah lonjakan harga berbagai moda transportasi menjelang Lebaran.

Bagaimana bisa membayar tes PCR sedang harga tiket saja sudah begitu berat. Mau tidak mau akhirnya mengurungkan niat untuk mudik

Seperti PCR dijadikan syarat untuk seluruh moda transportasi. Begitulah watak dari sistem kapitalisme tidak pernah memikirkan urusan rakyat yang ada hanya kepentingan korporat.

Sudah menjadi rahasia umum dalam negara pengemban ideologi kapitalisme menjadi sebuah masalah sebagai sumber keuntungan atau ladang bisnis.

Bahkan Kemenkes pernah mencatat kapitalisasi pasar industri kesehatan di Indonesia mencapai Rp70 triliun. Begitu menggiurkan.

Wajar jika tes PCR pun sangat menjanjikan keuntungan yang besar. Negara terbukti membiarkan para pengusaha berlomba-lomba mengambil keuntungan besar dari bisnis di bidang kesehatan.

Sudah saatnya umat Islam kembali pada sistem kehidupan Islam karena hanya dengan syariat akan terwujud keadilan hakiki bagi umat.