Bangai Hari Ini

Pemkab Banggai Gandeng UMI Makassar untuk Penelitian Potensi PAD

Pemkab Banggai menggandeng Fakultas Ekonomi UMI Makassar untuk meneliti tentang potensi PAD. Penilitian dimulai dengan FGD yang digagas Bappeda Litban

Penulis: Asnawi Zikri | Editor: Haqir Muhakir
Handover
Pemkab Banggai menggandeng Fakultas Ekonomi UMI Makassar untuk meneliti tentang potensi PAD. Penilitian dimulai dengan FGD yang digagas Bappeda Litbang Banggai, Kamis (21/4/2022). 

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Asnawi Zikri

TRIBUNPALU.COM, BANGGAI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banggai, Sulawesi Tengah bekerja sama dengan Fakultas Ekonomi Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar dalam melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) tentang penelitian potensi pendapatan asli daerah (PAD).

FGD berlangsung di Ruang Rapat Pahangkabotan, Kantor Bappeda Litbang Banggai, Kelurahan Tombang Permai, Kecamatan Luwuk Selatan, Kamis (21/4/2022).

Kepala Bappeda Litbang Banggai, Ramli Tongko menyatakan, beberapa tahun belakangan ini, Pemkab Banggai belum dapat mencapai target PAD yang ditentukan. 

Penyebabnya bisa karena belum optimalnya usaha untuk memperoleh PAD, atau bisa jadi target PAD Kabupaten Banggai yang terlalu tinggi sehingga sulit untuk dicapai.

Dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), lanjut dia, menyarankan Pemkab Banggai segera melakukan kajian potensi PAD untuk mengetahui sesungguhnya potensi daerah ini seperti apa.

Baca juga: Bacaan dan Tafsir Surah Al Insan Ayat 26 hingga 30, Lengkap dengan Tulisan Arab, Latin & Artinya

"Apakah memang selama ini target yang ditetapkan sesuai dengan potensi yang ada atau tidak, makannya kenapa kemudian kami melakukan kerja sama dengan UMI Makassar,” jelas Ramli.

Usai pengantar yang disampaikan Ramli Tongko, tim peneliti dari UMI Makassar yang diwakili Mahfud Nurnajamuddin memaparkan data awal dan metodologi terkait penelitian potensi PAD yang akan dilakukan. 

Ia menjelaskan, rata-rata keuangan daerah Kabupaten Banggai selama 5 tahun terakhir, mulai dari 2017 sampai 2021 sebesar 86,06 persen bersumber dari transfer pemerintah pusat dan hanya 8,93 persen dari PAD.

Padahal, PAD merupakan indikator yang menentukan derajat kemandirian suatu daerah.

"Semakin besar penerimaan PAD, maka semakin rendah tingkat ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat,” imbuhnya.

Baca juga: Peringatan Dini BMKG Jumat 22 April 2022: 27 Wilayah di Indonesia Waspada Potensi Cuaca Ekstrem

Sementara itu, Bupati Banggai Amirudin Tamoreka menanggapi data PAD Kabupaten Banggai yang disajikan peneliti UMI Makassar

Ia mengatakan, rendahnya penerimaan PAD dikarenakan adanya potensi yang seharusnya dikelola daerah, tetapi kebijakan dan wewenangnya ada di pusat.

Dengan kekayaan alam yang melimpah, kata dia, mestinya Kabupaten Banggai memiliki potensi PAD yang besar.

"Sekelas galian C saja pendapatannya diserahkan ke pusat, sehingga Kabupaten Banggai lebih banyak hanya bergantung pada pajak dan retribusi,” tandasnya.

Bupati Amirudin pun mengingatkan kepada para pimpinan OPD untuk lebih kreatif dan inovatif lagi dalam upaya menggenjot PAD.

Juga meminta kepada peneliti UMI Makassar supaya bisa melakukan penelitian terkait dana bagi hasil yang melibatkan perusahaan tambang.

"Sehingga jelas berapa yang bisa diperoleh Kabupaten Banggai," tandas Bupati Amirudin. (*)

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved