Gubernur Anwar Dukung PT Banggai Energi Utama Penerima PI 10 Persen Blok Migas Senoro

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Asnawi Zikri

TRIBUNPALU.COM, BANGGAI – Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid bersama Bupati Banggai Amirudin mengunjungi kantor BUMD PT Banggai Energi Utama (BEU) di kawasan Perkantoran Bukit Halimun, Luwuk, Senin (25/8/2025).

Kunjungan dengan agenda rapat koordinasi itu diisi dengan pemaparan progres pengurusan hak Participating Interest (PI) 10 persen Blok Migas Senoro Toili oleh Direktur Utama PT BEU, Ahmad Zaidy. 

Dalam presentasinya, Ahmad Zaidy juga menyampaikan proyeksi pendapatan bagi daerah, baik Kabupaten Banggai maupun Provinsi Sulawesi Tengah, jika pengalihan PI 10 persen bisa terealisasi pada Desember 2027 mendatang.

Gubernur Anwar Hafid menyatakan dukungan penuh terhadap upaya Kabupaten Banggai untuk pengalihan PI 10 persen WK Senoro Toili melalui BUMD PT Banggai Energi Utama. 

Baca juga: Kementerian ATR/BPN Pastikan Kepastian Hukum Tanah Transmigran Lewat Sertifikasi dan Reforma Agraria

Ia berharap seluruh persyaratan dapat dirampungkan tepat waktu. Hal senada juga ditegaskan Bupati Banggai Amirudin.

"Yang paling penting sekarang harus dapat PI 10 persen," kata Bupati Amirudin.

Usai pertemuan, Ahmad Zaidy menyebut agenda ini sebagai langkah untuk meyakinkan Pemerintah Provinsi agar menunjuk PT BEU sebagai penerima hak PI 10 persen. 

“Hasil pertemuan tadi, Banggai tetap dipercaya Gubernur sebagai BUMD penerima PI. Kalau harus bentuk BUMD baru, prosesnya akan panjang lagi mulai dari Pansus sampai Perda,” jelasnya.

Menurut Zaidy, saat ini pihaknya menunggu surat penunjukan resmi dari Gubernur untuk kemudian diserahkan ke Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto. 

“Kepala SKK Migas orangnya gerak cepat. Insya Allah setelah ada surat, akan segera kami antar langsung,” tambahnya.

Baca juga: FPTI Dukung Fatur Razaq untuk Pimpin KONI Sulteng

Selanjutnya, proses akan berlanjut pada tahap due diligence atau uji tuntas dalam penawaran PI 10 persen Wilayah Kerja Senoro Toili. 

Proses ini rencananya menggandeng universitas agar hasil kajian independen bersertifikasi, sehingga tidak menimbulkan polemik, khususnya dengan daerah tetangga.