Reshuffle Kabinet Jokowi Isunya Berlangsung Besok, Ini Kata Pramono Anung, PAN Dapat Kursi Menteri?
Informasi yang beredar reshuffle kabinet Presiden Jokowi akan berlangsung besok, Rabu (15/6/2022).
lihat foto
TRIBUNPALU.COM - Ramai publik memperbincangkan reshuffle kabinet Presiden Jokowi akan segera terjadi.
Bahkan, informasi yang beredar reshuffle kabinet akan berlangsung besok, Rabu (15/6/2022).
Terkait isu tersebut, Sekretaris Kabinet Pramono Anung pun angkat bicara.
Pramono menegaskan bahwa urusan kabinet adalah kewenangan sepenuhnya Presiden Jokowi.
Baca juga: Bodoh! Presiden Jokowi Geram Belanja APBN dan APBD Didominasi Produk Impor: Ini Uang Rakyat
Baca juga: Ada Nama Besar Diprediksi Tumbang, Isu Reshuffle Kabinet Mencuat, Menteri Dilarang Keluar Negeri
Karena Presiden Jokowi memiliki hak prerogatif untuk mencopot atau mengganti jajaran menterinya.
"Jadi yang namanya kabinet itu kewenangan sepenuhnya presiden. Presiden itu mempunyai hak prerogatif. Presiden mau ganti kapan aja ya terserah presiden. Mau hari ini, mau besok, mau lusa."
"Tapi kewenangan itu sepenuhnya ada pada presiden," kata Pramono dalam tayangan video di kanal YouTube Kompas TV, Selasa (14/6/2022).
Lebih lanjut Pramono menuturkan bahwa Presiden Jokowi sudah memimpin pemerintahan selama delapan tahun.
Sehingga Presiden Jokowi sudah pasti lebih mengetahui apa yang menjadi kebutuhan dalam kabinet yang dipimpinnya.
"Ya yang jelas presiden kan beliau sudah 8 tahun di pemerintahan ini dan beliau tahu banget mana yang menjadi kebutuhan dari kabinet ini. Sehingga beliau sangat tahu lah," ungkap Pramono.
Terkait isu masuknya kader PAN dalam kabinet, Pramono tak membantah maupun mengiyakannya.
Ia kembali menekankan bahwa reshuffle kabinet sepenuhnya kewenangan presiden.
Baca juga: Singgung Menteri Doyan Belanja Impor, Jokowi Marah-marah hingga Ancam Reshuffle: Apa-apaan Ini!
Termasuk terkait siapa orangnya, darimana partainya, untuk apa kebutuhannya, hingga kapan waktunya.
"Ya pokoknya itu kewenangan sepenuhnya presiden, maunya kapan, orangnya dari mana, partainya apa, kebutuhannya apa, itu presiden yang tahu."
"Karena pemerintahan ini kan masih dua tahun lagi, sehingga dengan kebutuhan itu presiden yang memutuskan," tegasnya.
