Cak Imin dan Yenny Wahid Saling Sindir di Twitter, Buka Luka Lama PKB, Ini Awal Mulanya
Cak Imin dan Yenny Wahid saling serang soal kepemilikan PKB, elektabilitas menjelang Pilpres 2024, hingga ketegangan PKB dengan NU
"Bikin partai sendiri aja gagal lolos. Beberapa kali pemilu nyerang PKB nggak ngaruh, PKB malah naik terus suaranya," ucap Muhaimin.
"Jadi ngapain ikut-ikut ngatur PKB, hidupin aja partaimu yang gagal itu. PKB sudah aman nyaman kok," lanjutnya.
Luka lama
Perihal "PKB Gus Dur dan PKB Cak Imin" yang disinggung Yenny sedianya merupakan konflik lama di tubuh PKB yang melibatkan Gus Dur, Cak Imin, termasuk Yenny Wahid.
Keributan bermula di tahun 2005, ketika Cak Imin terpilih menjadi Ketua Umum PKB yang baru melalui Muktamar. Sementara, Gus Dur ditetapkan menjadi Ketua Dewan Syura PKB.
Struktur ini sempat melahirkan dua kubu di tubuh PKB, yakni kubu Gus Dur dan kubu Muhaimin.
Jelang Pemilu 2009 tepatnya Mei 2008, masing-masing kubu menggelar Muktamar Luar Biasa (MLB). MLB ini menghasilkan struktur partai yang berbeda satu sama lain.
Singkat cerita, konflik dualisme partai ini dibawa ke pengadilan, bahkan hingga ke tingkat kasasi di Mahkamah Agung (MA). 18 Juli 2008, MA dalam putusan kasasi nomor 441/kasus kasasi/Pdt/2008 memutuskan bahwa struktur kepengurusan PKB kembali ke hasil Muktamar Semarang 2005.
Artinya, posisi Muhaimin sebagai Ketua Umum PKB diperkuat, sedangkan Gus Dur dikukuhkan sebagai Ketua Umum Dewan Syura.
Dua bulan sebelum putusan pengadilan itu terbit tepatnya 14 April 2008, Muhaimin memecat Yenny Wahid yang kala itu menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PKB.
Kubu Cak Imin mengeklaim, pemecatan itu didasari atas laporan tim investigasi DPP PKB yang menyebut bahwa Yenny terbukti melakukan tindakan indisipliner serta perbuatan yang mengancam keutuhan partai.
Partai bentukan Yenny
Atas pemecatan itu, Yenny Wahid mengaku cuek. Namun, empat tahun pascakonflik, Yenny membentuk partai baru bernama Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB).
Partai tersebut dideklarasikan pada 12 Juli 2012. Yenny pun ditetapkan sebagai ketua umum.
Namun, jelang Pemilu 2014, partai pimpinan Yenny itu gagal lolos sebagai peserta pemilu.
Atas kegagalan tersebut, Yenny sempat melarang para kader partainya berpindah ke PKB.