Banggai Hari Ini

Bupati Banggai Tegaskan Panitia Pilkades Serentak Harus Netral

Bupati Banggai Amirudin Tamoreka saat membuka sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang Pilkades di Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah,

Penulis: Asnawi Zikri | Editor: Haqir Muhakir
Handover
Bupati Banggai Amirudin Tamoreka saat membuka sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang Pilkades di Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, Senin (11/7/2022). 

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Asnawi Zikri

TRIBUNPALU.COM, BANGGAI - Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah menggelar sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak gelombang pertama tahun 2022, Senin (11/7/2022).

Peserta yang mengikuti sosialisasi ini adalah sub panitia kecamatan serta Ketua dan Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah.

Kepala DPMD Banggai, Amin Jumail menyatakan, sosialisasi ini digelar untuk memberikan pemahaman yang baik kepada peserta terkait peraturan perundang-undangan.

Serta untuk meningkatkan kualitas kepanitiaan Pilkades, baik dari unsur kecamatan maupun desa. 

Baca juga: Warga Muhammadiyah Salat Iduladha 2022 di Kampus Unismuh Luwuk Banggai, Berikut Isi Khutbahnya

Materi sosialisasi berkaitan dengan tata cara pembentukan panitia, tata cara pendaftaran dan penetapan pemilih, tata cara pendaftaran dan penetapan calon, tata cara kampanye, tata cara pemungutan suara, dan tata cara penetapan kades dengan suara terbanyak. 

Sementara itu, Bupati Banggai Amirudin Tamoreka mengingatkan, panitia Pilkades harus netral.

Sebab, banyak terjadi pelanggaran akibat ketidaknetralan panitia. 

"Seperti kemarin, karena ada panitia yang pro kepada calon tertentu, banyak dokumen persyaratan yang dipalsukan atau sengaja tidak dimasukan," ungkapnya. 

Terkait pemerintah desa sendiri, baik Kepala Desa dan BPDagar memahami bahwa kalah dan menang merupakan budaya yang lumrah dalam setiap demokrasi. 

"Tolong ditegur apabila ada Kades yang baru terpilih, karena dendam, langsung mengganti semua aparat desa, atau membedakan perlakuan antara masyarakat pemilih yang bersangkutan dan bukan," imbuhnya. (*)

  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved