Buol Hari Ini

Wabup Buol Minta Pemerintah Lindungi Pekerja Rentan dengan BPJS Ketenagakerjaan

Pemerintah terus mengoptimalkan layanan dari program BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan perlindungan bagi Pekerja 

Penulis: Citizen Reporter | Editor: mahyuddin
handover
Rapat Koordinasi Operasional (KSO) antara Pemerintah Kabupaten Buol dan BPJS Ketenagakerjaan KC Buol-Tolitoli, Rabu (3/8/2022). Rapat tersebut dipimpin Wakil Bupati Buol Abdullah Batalipu. 

TRIBUNPALU.COM, BUOL - Wakil Bupati Buol Abdullah Batalipu menginstruksikan jajarannya untuk memastikan agar Pekerja Rentan terlindungi dari dampak ketidakpastian ekonomi.

Abdullah Batalipu tidak ingin para Pekerja Rentan seperti petani, nelayan, pemanjat kelapa, pedagang kecil, terjerumus ke dalam kemiskinan akibat terjadinya resiko kerja.

“Olehnya, pemerintah bekerja keras untuk bisa memberikan jaminan sosial kepada pekerja, terutama yang masuk dalam kategori Pekerja Rentan,” katanya usai membuka Rapat Koordinasi Operasional (KSO) antara Pemerintah Kabupaten Buol dan BPJS Ketenagakerjaan KC Buol-Tolitoli, Rabu (3/8/2022).

Menurut Ketua Golkar Buol itu, pemerintah terus mengoptimalkan layanan dari program BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan perlindungan bagi Pekerja Rentan.

Ketidakpastian ekonomi pascaterjadi resiko kerja, baik itu kecelakaan kerja, ataupun meninggal dunia, menjadi tantangan bersama mulai pekerja, pengusaha hingga pemerintah daerah. 

"Jaminan sosial bagi tenaga kerja merupakan instrument untuk mecegah terciptanya kemiskinan baru," tutur Abdullah Batalipu melalui rilis tertulisnya.

Rapat Koordinasi Operasional (KSO) antara Pemerintah Kabupaten Buol dan BPJS Ketenagakerjaan KC Buol-Tolitoli, Rabu (3/8/2022). Rapat tersebut dipimpin Wakil Bupati Buol Abdullah Batalipu.
Rapat Koordinasi Operasional (KSO) antara Pemerintah Kabupaten Buol dan BPJS Ketenagakerjaan KC Buol-Tolitoli, Rabu (3/8/2022). Rapat tersebut dipimpin Wakil Bupati Buol Abdullah Batalipu. (handover)

Kadisnaker Buol Dadang Hangg mengapresiasi rapat tersebut.

Untuk memastikan optimalisasi pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Buol, kata Dadang, pemerintah daerah melalui dinas terkait harus terus melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan, khususnya pelaksanaan di berbagai kecamatan dan desa.

“Dari data yang kami terima, BPJS Ketenagakerjaan Buol sampai saat ini sudah memberikan manfaat beasiswa dari TK hingga sarjana bagi 34 anak pekerja yang orangtuanya mengalami resiko kerja meninggal. Berarti ada 34 generasi muda kita yang terselamatkan masa depan pendidikannya," jelas Dadang.

Sebelumnya, dia juga mengajak para pekerja yang memiliki risiko tinggi dalam bekerja atau pekerja rentan untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan karena telah terbukti memberikan manfaat bagi keluarga pekerja, terutama yang masuk dalam kategori Pekerja Rentan.

Dia mengingatkan optimalisasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan dan non-ASN juga menjadi tanggung jawab masing-masing pihak, termasuk pemerintah daerah.

Hal ini selaras dengan amanah Inpres 02 tahun 2021tentang optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan serta Inpres 04 tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim, yang mengatur penganggaran Jamsostek untuk perlindungan para pekerja non-ASN, penyelenggara pemilu, pekerja rentan, hingga pekerja di BUMD se-Indonesia.

"Kepesertaan pegawai non-ASN dan tenaga honorer di kantor pemerintahan daerah menjadi contoh pada semua pihak, sehingga diharapkan ikut berperan mendaftarkan pekerjanya pada BPJS Ketenagakerjaan," ucap Dadang.(*)

  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved