Pemerintah Bakal Umumkan Kenaikan Harga BBM pada 1 September 2022? Pertalite Jadi Rp 10 Ribu!
Pengamat ekonomi energi dari UGM Fahmy Radhi mengaku dirinya mendapat informasi valid bahwa pemerintah akan mengumumkan kenaikan harga BBM.
lihat foto
TRIBUNPALU.COM - Kabar mengenai bakal naiknya harga BBM belakangan menjadi perbincangan publik.
Nampaknya, kenaikan harga BBM di Indonesia akan terjadi dalam waktu dekat.
Pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi mengaku dirinya mendapat informasi valid bahwa pemerintah akan mengumumkan kenaikan harga Pertalite dan Solar.
Berdasarkan informasi yang diterimanya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengumumkan kenaikan harga Pertalite dan Solar pada 1 September 2022.
"Bilang saja, Jokowi terpaksa menaikkan harga BBM per 1 September, dengan memberikan bantalan sosial sebelum harga BBM subsidi dinaikkan," ujarnya melalui pesan singkat kepada Tribunnews.com, Minggu (28/8/2022).
Kendati demikian, menurut Fahmy pemerintah harusnya dapat mengatasi dahulu subsidi BBM yang banyak salah sasaran lewat pembatasan.
"Mestinya atasi dulu salah sasaran melalui pembatasan. Jangan cari solusi gampang tanpa berkeringat," katanya.
Dia mengungkapkan, kalau saja Peraturan Presiden (Perpres) tentang pembatasan BBM subsidi ditandatangani besok, maka 60 persen kuota Pertalite dapat diselamatkan.
Sayangnya untuk pembatasan BBM subsidi ini dinilai sulit terlaksana, karena dirinya menduga pengguna Solar di industri bermain via oligarki.
"Kalau Pertalite dan Solar subsidi dibatasi, industri besar pengguna Solar subsidi dirugikan. Karena itu, pilihan pemerintah menaikkan harga subsidi, bukan membatasi," pungkas Fahmy.
Adapun dia memperkirakan harga Pertalite akan naik menjadi Rp 10.000 per liter dari saat ini Rp 7.650, dan Solar menjadi Rp 8.500 per liter dari saat ini Rp 5.150.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan, mengatakan penyesuaian harga BBM untuk mengurangi beban APBN merupakan langkah yang tepat.
Ia pun mengatakan anggaran subsidi BBM sebaiknya dialihkan untuk pembangunan sektor lain, seperti pendidikan dan kesehatan.
"Bahasanya bukan kenaikan, tapi lebih kepada mengurangi beban subsidi yang harus pemerintah bayarkan kepada badan usaha," katanya.
"Saya kira hal ini perlu dilakukan untuk menyelamatkan beban keuangan negara," imbuh Mamit.
