Kepala Kanwil DPJb Sulteng Apresiasi Mahasiswa Kritisi Penyaluran BBM Subsidi
Menurutnya, kritik bersifat membangun termasuk dari mahasiswa diperlukan demi kebaikan kinerja pemerintah.
lihat foto
Laporan Wartawan TribunPalu.com, Fandy Ahmat
TRIBUNPALU.COM, PALU - Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) memicu gelombang unjuk rasa mahasiswa termasuk di Sulawesi Tengah (Sulteng).
Selain menolak kenaikan harga, mahasiswa juga menyorotipenyaluran BBM Subsidi yang tak tepat sasaran.
Hal ini menyusul data Kementerian ESDM bahwa 80 persen penikmat BBM Subsidi merupakan kalangan menengah ke atas.
Sikap kritis mahasiswa ini pun mendapat apresiasi dari Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DPJb) Sulteng Irfa Ampri.
Irfa Ampri menilai, penyaluran BBM Subsidi mengalami kebocoran alias tak tepat sasaran.
Baca juga: Usai Kenaikan Harga BBM, KNPI Sulteng Soroti Penyaluran yang Tak Tepat Sasaran
Menurutnya, kritik bersifat membangun termasuk dari mahasiswa diperlukan demi kebaikan kinerja pemerintah.
"Memang benar penerima BBM Subsidi banyak dari masyarakat mampu. Kritik mahasiswa dari hasil kajian seperti ini bisa membantu supaya kebijakan pemerintah bisa lebih baik," ujar Irfa saat menjadi pembicara seminar di Universitas Tadulako, Rabu (7/9/2022).
Irfa menambahkan, pemerintah saat ini tengah menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) sebagai pengalihan dari subsidi BBM.
Di Sulteng tercatat hampir satu juta orang penerima berbagai program bantuan dari total penduduk sebanyak 3,03 juta jiwa.
Mulai dari kartu pra kerja, BLT, Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan lainnya.
Baca juga: Setuju dengan Tuntutan Mahasiswa, Marlelah Minta Pemerintah Tunda Kenaikan Harga BBM
Pemerintah menggelontorkan dana sebesar Rp 12,4 triliun yang akan didistribusikan kepada 20,65 juta kelompok penerima manfaat.
Menurut Irfa, data tersebut sudah lebih baik ketimbang saat penyaluran bantuan di masa pandemi Covid-19.
"Harus saya akui, saat terjadi pandemi kami kebingungan memberikan bantuan bagi pelaku usaha mikro (BPUM). Datanya itu nggak ada, nggak jelas dari dinas UMKM dan pemda. Maka data saat ini sudah lebih baik," tuturnya.(*)
