Sulteng Hari Ini

Usai Kenaikan Harga BBM, KNPI Sulteng Soroti Penyaluran yang Tak Tepat Sasaran

Kenaikan harga BBM jenis pertalite dan solar bersubsidi turut mendapat sorotan dari Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sulawesi Tengah (Sulteng).

Editor: Haqir Muhakir
Handover
Ketua KNPI Sulteng Widya Ponulele 

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Fandy Ahmat

TRIBUNPALU.COM, PALU - Kenaikan harga BBM jenis pertalite dan solar bersubsidi turut mendapat sorotan dari Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sulawesi Tengah (Sulteng).

Ketua KNPI Sulten Widya Ponulele meminta pemerintah untuk tetap menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Menurutnya, naiknya harga BBM turut memicu kenaikan inflasi sehingga memukul daya beli masyarakat.

"Masyarakat kurang mampu baru pulih dari Covid-19. Kebijakan ini dikhawatirkan mendorong kenaikan inflasi, baik secara langsung maupun tidak langsung," ujar Widya, Rabu (7/9/2022).

Ia menuturkan, pemerintah mestinya turut memikirkan opsi lain untuk menyelamatkan rakyat selain memotong subsidi BBM.

Widya memahami bahwa alasan pemerintah menaikkan harga BBM lantaran membengkaknya anggaran subsidi mencapai 502 triliun.

Baca juga: Kenaikan Harga LPG di Kota Palu Sudah Terjadi 4 Kali

Namun di sisi lain, penyaluran BBM subsidi selama ini justru dinikmati orang-orang dari kalangan menengah ke atas mencapai 80 persen.

"Kebijakan pembatasan BBM bersubsidi harus diterapkan dengan cerdas. Mengingat banyak kalangan menengah bergantung pada pertalite. Sementara solar rentan digunakan kalangan yang tidak tepat untuk menerima subsidi," kata Widya.

Dari data tersebut, KNPI Sulteng memintah pemerintah melakukan pengawasan secara ketat dalam proses penyaluran bantuan dari pengalihan anggaran subsidi BBM.

Selain itu, Badan Pengatur Kegiatan Usaha Hilir (BPH) Migas diharapkan lebih serius dalam menjalankan fungsi pengawasan sehingga tidak terjadi potensi penyalahgunaan BBM bersubsidi.

Sebagai wadah berhimpun bagi para pemuda, KNPI bertekad akan terus mendorong aspirasi masyarakat sebagai bentuk fungsi kontrol terhadap kebijakan pemerintah

"Kami berharap penyaluran bantuan yang berasal dari pengalihan subsidi dilakukan dengan benar-benar tepat sasaran. Adanya aksi yang dilakukan oleh para intelektual muda kiranya ditafsirkan sebagai bentuk kontrol sosial. Kami menghimbau agar adik-adik mahasiswa tetap menjalankan aksi dengan tertib dan membawa kajian yang komprehensif," ucap Widya.(*)

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved