Sulteng Hari Ini

Dugaan Pelecehan Adat Sulteng, Kontraktor PT CPM Disanksi Setor 7 Ekor Kerbau dan Ayam Jantan

Adapun sidang adat itu dilangsungkan BMA atas gugatan dari lembaga adat di Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Banawa.

Penulis: Ketut Suta | Editor: mahyuddin
handover
Badan Musyawarah Adat (BMA) Sulteng menggelar sidang adat 'Ada Patangara To Kaili' terhadap kontraktor PT Citra Palu Minerals (PT CPM) Musliman Malappa yang diduga telah melecehkan adat di Sulawesi Tengah. Kegiatan itu  berlangsung di halaman Banua Oge (Sou Raja), Kelurahan Lere, Kecatan Palu Barat, Kota Palu, Minggu (18/9/2022). 

TRIBUNPALU.COM, PALU - Badan Musyawarah Adat (BMA) Sulteng menggelar sidang adat 'Ada Patangara To Kaili' terhadap kontraktor PT Citra Palu Minerals (PT CPM) Musliman Malappa yang diduga telah melecehkan adat di Sulawesi Tengah.

Adapun sidang adat itu dilangsungkan BMA atas gugatan dari lembaga adat di Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Banawa.

Kegiatan itu  berlangsung di halaman Banua Oge (Sou Raja), Kelurahan Lere, Kecatan Palu Barat, Kota Palu, Minggu (18/9/2022).

Pihak kepolisian melalui Kapolsek Palu Barat Iptu Rustang yang turut hadir dalam sidang adat itu mengatakan, keputusan hasil gelar perkara adat dari tim BMA Sulteng, yakni memberikan sanksi adat Givu Salakana Bango Mate kepada tergugat Muslima Malappa.

Dengan sanksi adat berupa tujuh ekor kerbau, tujuh buah Guma, tujuh buah dul kompo, tujuh buah doke atau tombak, tujuh buah gulan pemapung darah, satu kain kafan, satu pingga piring adat (sebagai petih jenazah), 17 buah tumbu ada, tujuh ekor ayam jantan merah, seekor kambing jantan, dan 15 riyal konfensi dengan rupiah sebagai sedekah.

"Muslima Malappa menerima putusan, dan meminta waktu selama satu bulan yaitu tepatnya pada tanggal 18 Oktober 2022, untuk penyelesaian sanksi atau givu adat kepada tim badan musyawarah adat Sulteng," ujar Iptu Rustang.

Baca juga: Pemkab dan Lembaga Adat Kulawi Sepakati Nama Rumah Sakit di Desa Bolapapu, RS KAURIA

Adapun saksi adat diberikan itu atas adanya pelanggaran hukum adat yaitu Salambivi, dilakukan oleh Muslima Malappa.

Pelanggaran hukum adat itu berupa melecehkan keberadaan masyarakat adat, dan tidak mengakui keberadaan raja-raja di Sulteng.

Serta tidak mengakui adanya tanah adat di Sulteng, sehingga hal tersebut telah melukai pemangku adat se-Sulawesi Tengah.

Hadir pada kegiatan itu dari Pemprov Sulteng diwakili Kadinkes, Bupati Donggala Kasman Lassa, anggota DPRD Sulteng, Kejati Sulteng, perwakilan Danrem 132/Tadulako, Lurah Lolu Utara, Kaban Kesbangpol Sulteng, Kadis Dikbud Sulteng.

Kepala BPN Sulteng, Kadis PMD Sulteng, Kaban Kesbangpol Palu, Ketua BMA Sulteng, ketua Dewan Adat Kota Palu, Ketua Dewan Adat Donggala, ketua Dewan Adat Sigi, ketua Lembaga Adat Poboya.

Ketua Lembaga Adat Kawatuna, ketua Lembaga Adat Tondo, ketua Lembaga Adat Palu Selatan, dan ketua Majelis Adat Mantikilore, serta masyarakat lainya.(*)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved