Pengaruh Media Sosial Dalam Membangun Opini Publik

Oleh Muhammad. Qadri

Perkembangan teknologi informasi yang semakin massif dalam mempengaruhi kehidupan manusia. salah satunya adalah teknologi yang berbasis media sosial.

Tren media sosial yang sampai saat ini sudah menjalar di semua kalangan, dapat dengan mudah mengakses informasi dan kemudian dengan mudah pula menyebarkan informasi yang didapatkan, tanpa memahami manfaat serta sebab dan akibat yang ditimbulkannya, tanpa memfilter informasi yang didapatkan, sehingga informasi yang disebarkan bisa jadi benar dan bisa jadi sebaliknya atau dengan sebutan kekinian berita hoax/bohong.

Lalu bagaimana sebenarnya media sosial dapat membangun pemikiran publik? Media Sosial bekerja melalui penyebaran informasi.

Adanya sesuatu hal yang dapat menimbulkan perpecahan, maka disitulah media Sosial terlihat secara langsung dapat mempengaruhi pandangan opini publik.

Media Sosial bisa saja mengarah kepada kepentingan yang benar atau justru malah sebaliknya. Kecenderungan ini biasanya didasari dari pengaruh yang berkerja pada media Sosial tersebut.

Media Sosial kadang ada yang berdiri secara independent, dan ada juga yang ditunggangi kepentingan politik oleh beberapa golongan atau kelompok. Bahkan ada juga media Sosial yang bisa ditunggangi pemerintah.

Transformasi politik menjadi bagian dari kontribusi media. Kini media memiliki kontribusi besar dalam membangun pemahaman masyarakat hingga perilaku politiknya.

Dalam merespon perubahan politik pasca Orde Baru, sebagian pekerja media menghadapi realitas politik yang penuh dinamika.

Kondisi demikian melahirkan perubahan perilaku politik di kalangan masyarakat. Salah satu faktor determinan adalah publikasi media yang memberitakan transformasi politik dan pers memiliki kebebasan berekspresi sehingga dalam pemberitaannya cenderung independen.

Hal inilah yang melatari terjadinya perubahan perilaku politik masyarakat di sejumlah daerah di Indonesia.

Tidak dapat dipungkiri perkembangan media sosial akhir-akhir ini telah turut andil dalam menentukan kebijakan di negeri kita.

Banyak kebijakan yang "terpengaruh" dengan iklim dan tren di media sosial. Pengaruh media sosial yang begitu masif ini tentu menarik untuk dikaji lebih dalam mengingat begitu besarnya kekuatan yang dimiliki dan banyaknya kelompok kepentingan yang memainkan peran signifikan dalam wadah media sosial di dunia maya.

Dalam komunikasi massa terdapat media sosial yang dapat dijadikan sebagai penghubung antara komunikator politik dengan khalayak.

Sebagai saluran komunikasi politik, media sosial memiliki kekuatan memberikan pengaruh dan menentukan perilaku politik, karena media sosial dapat berperan dalam membentuk opini publik.

Pengelolaan opini publik yang baik, memiliki peran dalam memenangi satu pertarungan politik untuk memperoleh pengaruh dari kalangan masyarakat.

Bagi kekuatan politik yang akan ikut bertarung dalam pemilihan umum, seperti dalam pemilihan presiden, kepala daerah dan anggota legislatif, penting untuk memanfaatkan media sosial secara efisien dan efektif untuk menyampaikan pesan-pesan politiknya.

Baca juga: Komisioner Bawaslu Sulteng Nasrun Ajak Warga dalam Pengawasan

Namun terlepas daripada itu, kebebasan dalam menggunakan dan berbagi pesan politik di media sosial harus juga menjadi kewajiban bagi penyelenggara media sosial dalam memenuhi hak publik untuk mengetahui (people rights to know) dengan memberikan ragam informasi yang mengedukasi, mencerahkan serta menumbuhkan rasa cinta kepada Tanah Air.

Lebih jauh lagi media sosial kini berperan cukup penting dalam memengaruhi masyarakat bagi pembentukan opini publik yang amat diharapkan bagi pelaku politik praktis di negeri ini untuk bisa memenangkan kontestasi politik.

Pada titik ini peranan media Sosial dalam memengaruhi opini publik terhadap tokoh atau pelaku politik praktis boleh jadi bisa berkembang pada iklim demokrasi yang tidak sehat dikarenakan pandangan subyektif media Sosial atas tafsiran pemahaman.

Melalui media sosial, substansi pesan-pesan politik lebih cepat dan mudah dicerna oleh khalayak.

Media sosial juga sangat efektif digunakan sebagai media komunikasi khususnya dalam memberikan informasi dan menerima umpan balik dari khalayak.

Umpan balik dari khalayak dapat mendekatkan dan merapatkan hubungan antara komunikator politik dengan masyarakat.

Sehingga dengan kemasan informasi yang baik, khalayak akan mudah memahami pesan-pesan politik yang disampaikan oleh komunikator politik.

Pada akhirnya, melalui penyampaian pesan-pesan politik yang tepat dan dilakukan secara efektif akan mampu menarik simpati masyarakat sehingga mereka akan menerima maksud yang diinginkan oleh komunikator politik.

Pada prinsipnya, komunikasi politik tidak hanya terbatas pada even-even politik seperti pemilu saja, tetapi komunikasi politik mencakup segala bentuk komunikasi yang dilakukan dengan maksud menyebarkan pesan-pesan politik dari pihak-pihak tertentu untuk memperoleh dukungan massa.

Secara teoritis fenomena komunikasi politik yang berlangsung dalam suatu masyarakat, seperti telah diuraikan sebelumnya, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari dinamika politik, tempat komunikasi itu berlangsung. Karena itu, kegiatan komunikasi politik di Indonesia juga tidak bisa dilepaskan dari proses politik nasional yang menjadi latar kehidupannya.

Dari keadaan yang ada dan pentingnya media sosial dalam dasawarsa ini, tak salah kiranya media sosial menjadi entitas “partai maya”.

Sebutan dengan menggunakan istilah “partai maya” hanyalah ungkapan bahwa telah terjadi mis-kanalisasi artikulasi dan agregasi kepentingan yang ada dalam masyarakat, khususnya menyangkut fungsi yang dimiliki oleh partai politik dan juga pemerintah.

Pada akhirnya kondisi ini memaksa publik mencari jalan untuk dapat menyalurkan aspirasinya. Tersumbatnya kanal aspirasi ini akhirnya menyebabkan pilihan jatuh pada media sosial.

Adanya kebuntuan aspirasi ini menyebabkan semakin intensnya pengguna media sosial. Melihat kenyataan ini, para penyelenggara negara pun akhirnya banyak yang menjadikan media sosial sebagai jembatan untuk menyerap aspirasi publik di samping juga menjadi media sosialisasi program atau kebijakan yang telah dilakukannya. Sebut saja Gubernur Sulawesi Tengah Rusdi Mastura, Wali Kota Palu Hadianto Rasyid, dan elit politik lainnya.

Bahkan Presiden Joko Widodo pun jika ditracking maka akan didapatkan akun media sosial yang aktif serta memberikan informasi yang berkaitan dengan program kerja maupun memperlihatkan kinerja kerja dari kabinet-kabinet pemrintahan yang beliau pimpin.

Dalam beberapa kasus, media sosial telah menggeser peran media konvensional. Bukan hanya berita positif yang disiarkan media sosial. Berita bohong (hoaks), berita palsu (fake news), atau informasi negatif lainnya juga disiarkannya. Informasi dari media sosial itu, termasuk yang negatif, bahkan mampu menggilas opini publik yang telah terbentuk oleh media konvensional.

Baca juga: Bawaslu Sulteng Umumkan Komposisi Periode 2022-2027, Jamrin Tetap Ketua

KESIMPULAN

Adapun pengaruh dari media sosial dalam membangun opini publik adalah, dimana komunikasi publik terdapat media sosial yang dapat dijadikan sebagai penghubung antara komunikator publik atau bahkan politik dengan masyarakat.

Sebagai saluran komunikasi publik, media sosial memiliki kekuatan memberikan pengaruh dan menentukan perilaku politik, karena media sosial dapat berperan dalam membentuk opini publik.

Pengelolaan opini publik yang baik, memiliki peran dalam memenangi satu pertarungan untuk memperoleh pengaruh dari kalangan masyarakat.

Media sosial juga sangat efektif digunakan sebagai media komunikasi khususnya dalam memberikan informasi dan menerima umpan balik dari khalayak.

Umpan balik dari khalayak dapat mendekatkan dan merapatkan hubungan antara komunikator publik atau bahkan politik dengan masyarakat.

Penggunaan media sosial dengan kemasan informasi yang baik, khalayak akan mudah memahami pesan-pesan politik yang disampaikan oleh komunikator publik.

Pada akhirnya, melalui penyampaian pesan-pesan politik yang tepat dan dilakukan secara efektif akan mampu menarik simpati masyarakat sehingga mereka akan menerima maksud yang diinginkan oleh komunikator publik.

SARAN

Dalam upaya mewujudkan lahirnya informasi yang baik dan akurat sehingga terwujud opini publik yang positif dari sebuah informasi yang diperoleh maupun disebarkan, maka perlu adanya peran aktif dari pemangku kekuasaan, stakeholder serta pelibatan lembaga-lembaga yang bertugas dalam mengawasi penyebarluasan informasi melalui media sosial sehingga opini publik dari sebuah media sosial dapat tercerahkan.

Tidak kalah pentingnya juga adanya keterlibatan aparat penegak hukum (TNI dan Polri) dalam memantau dan mencegah informasi yang terindikasi berita bohong (hoax) maupun informasi yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. (*)