Tolak RUU Omnibus Law Kesehatan, Dokter dan Perawat Gelar Aksi Damai di DPRD Sulteng

5. RUU Omnibus Law kesehatan mengancam keselamatan rakyat dan hak rakyat atas pelanyanan kesehatan yang bermutu dan dilayani aleh tenaga kesehatan yang memiliki etik dan moral yang tinggi.

6. RUU Omnibus Law kesehatan mempermudah mendatangkan tenaga kesehatan asing sehingga berpotensi mengancam keselamatan pasien.

7. RUU Omnibus Law kesehatan berpihak kepada investor dengan mengabaikan hak-hak masyarakat, hak-hak tenaga medis, dan tenaga kesehatan dari perlindungan hukum dan keselamatan pasien.

8. RUU Omnibus Law kesehatan mengancam ketahanan bangsa serta mengkebiri peran organisasi profesi yang telah hadir untuk masyarakat.

9. Pelemahan peran dan independensi konsil kedokteran indonesia, dan konsil tenaga kesehatan indonesia dengan berada pada tanggungjawab menteri kesehatan bukan lagi kepada presiden.

10. Dapat memicu kekurangan tenaga kesehatan dan permasalahan maldistribusi adalah kegagalan pemerintah bukanlah kesalahan organisasi profesi.

11. RUU Omnibus Law kesehatan hanya mempermudah masuknya tenaga kesehatan asing tanpa kompetensi keahlian dan kualitas yang jelas.

12. RUU Omnibus Law kesehatan mengabaikan hak masyarakat atas fasilitas pelayanan kesehatan yang layak, bermutu, dan manusiawi.

"Maka atas dasar inilah organisasi kesehatan pada bidan keprofesian secara nasional menolak dengan tengas RUU Omnibus Law Kesehatan dan mendesak RUU ini dikeluarkan dari prolegnas prioritas serta menolak penghapusan UU yang mengatur tentang profesi kesehatan yang sudah ada dan alankah baiknya didorong lagi untuk penguatan UU tersebut," ujar Akbar melalui rilis tertulisnya, Selasa (29/11/2022).

Dia berharap, DPRD turut menolak RUU Omnibus Law kesehatan tersebut serta meminta agar pernyataan ini dapat disampaikan kepada DPR RI.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Sulteng Alimuddin Paada menyampaiakan, tuntutan itu sangatlah wajar karena menyangkut keselamatan bagi umat manusia dan juga terkait masa depan organisasi kesehatan bidan keprofesian untuk menjadi labih baik dan bermutu serta berkompeten dalam bidangnya.

"Agar kiranya selain tuntutan yang secara nasional itu, alangkah baiknya juga jikalau ada juga tuntutan khusus dari organisasi kesehatan wilayah sulteng untuk penolakan RUU Kesehatan ini," jelas Alimuddin Paada.

Alimuddin Paada menyampaikan dukungannya terhadap aksi damai itu dan menyatakan penolakan atas RUU Omnibus Law kesehatan tersebut.

Di akhir pertemuan dilakukan penandatangan nota kesepahaman penolakan RUU Omnibus Law kesehatan oleh Komisi IV DPRD Sulteng dan organisasi keprofesian.(*)