Realisasi TKDD Rendah, Kepala DJPb Sulteng: Pemda Percepat Penyerapan Anggaran

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Alan Sahril

TRIBUNPALU.COM, PALU - Menjelang akhir tahun 2022, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi (DJPb) Sulawesi Tengah Irfa Ampri mengungkapkan, terdapat empat daerah yang realisasi Tranfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sangat rendah.

Ketiga daerah yang dimaksud ialah Pemerintah Provinsi Sulteng, Kabupaten Poso, Donggala dan Banggai Kepulauan.

Olehnya, Ia meminta empat pemerintah daerah tersebut agar dapat mempercepat penyerapan anggaran TKDD-nya.

"Pemda dengan realisasi TKDD tertinggi berada di Kabupaten Banggai dengan serapan belanja transfer sebesar 98,0 persen, sedangkan realisasi terendah berada di Kabupaten Banggai Kepulauan yang baru mencapai 81,3 persen," ungkap Irfa Ampri, Senin (26/12/2022) siang.

Baca juga: Dampak Positif Pertumbuhan Ekonomi Sulteng, IPM Tahun 2022 Capai 70,28

Menurut Irfa Ampri,  kinerja penyaluran TKDD dipengaruhi tiga faktor, pertama, kondisi penyaluran dbh reguler yang lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Kedua, kepatuhan Pemerintah Daerah yang lebih baik dalam menyampaikan syarat alur, dan ketiga Pagu alokasi DID tidak sebesar tahun lalu.

Selanjutnya kata Irfa Ampri, kinerja penyaluran PEN di wilayah Sulteng sampai dengan 9 Desember 2022 mencapai Rp2,86 triliun.

Capaian ini berasal dari penyaluran pen cluster perlindungan masyarakat yang terdiri dari program Program Keluarga Harapan (PKH) dengan realisasi Rp300 miliar kepada 133.000 lebih penerima.

Kemudian program bantuan sembako sebesar Rp376,8 miliar kepada 214 ribu lebih penerima, Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng sebesar Rp64,3 miliar untuk 214 ribu penerima, BLT BBM sebesar Rp72,6 miliar kepada 241 ribu penerima, BSU sebesar Rp63,1 miliar kepada 105 ribu buruh atau tenaga kerja, serta kartu pra kerja yang terealisasi Rp247 miliar kepada 69,7 ribu penerima.

Sedangkan untuk Cluster penanganan kesehatan khusus klaim pasienkovit 19 telah disalurkan sebesar Rp256,6 miliar kepada 5 ribu lebih pasien, dan program intensif tenaga kesehatan yang telah disalurkan kepada 603 nakes dengan nilai penyaluran Rp3,3 miliar.

Serta terakhir, PEN cluster penguatan pemulihan ekonomi yang terdiri dari program Padat Karya PUPR sebesar Rp295, 2 miliar, program infrastruktur konektivitas PUPR Rp277,7 miliar dan program ketahanan pangan PUPR sebesar Rp353,7 miliar.

"Akselerasi penyaluran PC pen masih perlu dilanjutkan dan terus berproses untuk mendukung penguatan pemulihan ekonomi," ujar Irfa Ampri. (*)