Gubernur Angkat Bicara Soal Demo di Jakarta Tuntut Pelantikan Novalina Jadi Sekprov Sulteng

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Jolinda Amoreka 

TRIBUNPALU.COM, PALU - Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura menilai langkahnya menolak pelantikan Novalina Wiswadewa sebagai Sekprov Sulteng sangat wajar.

Novalina Wiswadewa ditetapkan sebagai Sekprov Sulteng berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 146/TPA Tahun 2022 tanggal 1 Desember 2022  tentang Pengangkatan Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

"Karena tidak Mempertimbangkan ketentuan Pasal 126 Ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, tentang penilaian akhir Pengangkatan, Pemindahan dan pemberhentian Dalam dan dari jabatan Pimpinan Tinggi Utama dan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya.Pasal 126 ayat (3) Presiden memilih 1 (Satu) dari 3 (Tiga) nama calon pejabat pimpinan tinggi madya sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk ditetapkan sebagai pimpinan tinggi madya dengan memperhatikan pertimbangan PPK," Jelas Rusdy Mastura melalui rilis resminya Kamis (12/1/2023). 

Baca juga: Belasan Orang Unjuk Rasa Tolak Rusdy Mastura Melantik Novalina sebagai Sekda Sulteng

Rusdy Mastura menilai, rekomendasi gubernur sesuai amanat Pasal 126 ayat 3 PP Nomor 11 Tahun 2017 sangat obyektif. 

"Yang direkomendasikan pangkat atau golongannya IVd, sementara Novalina Masih IVc, pengalaman kerja dan jabatannya sudah sangat senior, jadi wajar saya pertanyakan kenapa Presiden RI memilih dan memutuskan orang yang tidak sesuai rekomendasi saya sebagai gubernur," ucap Rusdy Mastura.

Suami Vera Rompas itu pun menyebut demontrasi di Jakarta terkait desakan pelantikan Novalina Wiswadewa sebagai Sekprov Sulteng tidak beretika. 

"Sehingga dengan adanya demonstrasi tersebut, saya menerima sspirasi dari pejabat eselon II yang pangkatnya IVd agar mempertimbangkan pelantikan Sekda, Novalina yang masih Golongan IVc,  karena tidak bisa menahan orang yang melakukan demonstrasi yang tidak ada etika dan meninbulkan opini seolah-olah gubernur melawan Presiden RI, pernyataan itu merugikan masyarakat Sulawesi Tengah," ucap Rusdy Mastura.

Sebelumnya Rusdy Masrtura sudah berkonsultasi dengan Mendagri dan Mensegneg.

Untuk menjaga wibawa SK presiden, Rusdy Mastura pun meminta wakil gubernur untuk melantik Novalina sebagai Sekprov Sulteng.(*)