Anies Baswedan Akhirnya Buka Suara Soal Utang 50 Miliar, Ternyata Bukan dari Sandiaga

Calon presiden Partai Nasdem akhirnya buka suara soal perjanjian hutang Rp 50 miliar.

|
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Anies Baswedan dan Sandiaga Salahudin Uno saat melakukan pendaftaraan di Kantor KPUD DKI Jakarta, Jumat (23/9/2016) malam. 

"Saya kira belum (lunas) barangkali yah. Pak JK sendiri yang menasehati kita kok," imbuh Erwin.

Demokrat Minta Sandiaga Uno Buka Terang Benderang

Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Kamhar Lakumani meminta Sandiaga Uno membuktikan Anies Baswedan punya utang Rp50 miliar, pada Pilkada DKI Jakarta 2017.

Menurutnya, pembuktian fakta itu diharuskan, agar kabar tersebut tidak menjadi isu liar dan terang benderang.

"Benar atau tidaknya apa yang disampaikan Bang Erwin Aksa, silakan ditanyakan langsung ke Mas Sandi saja untuk membuka faktanya."

"Minta beliau buka saja agar terang benderang," ujar Kamhar saat dikonfirmasi, Senin (6/2/2023).

Kamhar menuturkan, pembuktian Anies Baswedan memiliki utang piutang dengan Sandiaga Uno merupakan tugas dari pihak yang menuduh.

"Membuktikan adalah tugas yang menuduh, bukan yang dituduh."

"Namun, ini sudah dibantah Pak Sudirman Said, bahwa ketika Pilgub dimenangkan maka itu tak menjadi utang piutang," tuturnya.

Kamhar memaparkan, isu tersebut tidak jauh beda dengan isu yang menyatakan Anies Baswedan memiliki perjanjian politik dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pada Pilkada DKI Jakarta 2017.

Demokrat, kata dia, meminta setiap isu yang diembuskan kepada publik terkait Anies Baswedan, harus bisa dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak yang menuduh.

"Jangan malah jadi isu liar yang tak kunjung dibuktikan. Sama seperti soal surat perjanjian di pilkada yang sebelumnya disampaikan Pak Sandi."

"Kenapa Bang Fadli Zon tidak buka saja kepublik jika memang ada suratnya dan ada pelanggaran? Ini penting agar tak menjadi liar dan berubah menjadi fitnah," ucapnya.

Namun begitu, Kamhar menambahkan isu tersebut tak akan mempengaruhi pencapresan Anies Baswedan dari NasDem, PKS, dan Demokrat yang tergabung dalam koalisi perubahan.

"Kami yakin ini hanya serangan biasa yang dilancarkan, karena tak ada hal substansi lain yang lebih berkualitas yang bisa diserang dari sosok Mas Anies Baswedan," bebernya.

Halaman
1234
Sumber: Warta Kota
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved