Anies Baswedan Kritik Fadli Zon, Jangan Hapus Tragedi Mei 1998 dari Sejarah

TRIBUNPALU.COM - Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menyampaikan harapannya agar Menteri Kebudayaan Fadli Zon menjaga kejujuran dalam menyampaikan sejarah bangsa secara utuh, termasuk mengungkap sisi-sisi kelam yang pernah terjadi.

Ia menegaskan bahwa jika sejarah hanya memuat kisah-kisah kemenangan tanpa menyertakan penderitaan dan pelajaran dari masa lalu, maka sejarah itu akan menjadi tidak utuh dan kehilangan maknanya.

“Kita adalah bangsa yang besar dan bukankah bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarahnya, termasuk sisi-sisi kelam yang pernah terjadi? Sejarah akan menjadi cacat dan kehilangan makna bila hanya berisi deretan kisah kemenangan, tanpa menunjukkan luka dan pelajaran yang harus diingat bersama”.

Hal itu diungkapkan Anies Baswedan melalui akun X-nya (twitter) @aniesbaswedan pada Kamis, 19 Juni 2025.

Anies menyuarakan pandangannya dalam konteks menanggapi langkah Fadli yang ingin menulis ulang sejarah Indonesia “dengan nada positif” dan pernyataannya bahwa kejadian rudapaksa (pemerkosaan) massal pada kerusuhan Mei 1998 sebagai sebuah rumor alias dianggapnya tidak ada.

Anies juga menyebut bahwa mengakui seluruh manis pahit kebenaran sejarah, justru adalah fondasi penting untuk membangun keadilan dan persatuan sejati.

Sementara menyangkal atau menghapusnya hanya akan melemahkan persatuan.

“Mengakui seluruh kebenaran sejarah, baik pahit maupun manis, baik capaian pembangunan di era Orde Baru maupun tragedi pemerkosaan massal Mei ‘98, adalah fondasi penting untuk membangun keadilan dan persatuan sejati. Sebaliknya, menyangkal atau menghapus sebagian perjalanan bangsa justru akan menjauhkan kita dari cita-cita keadilan sosial dan melemahkan persatuan”.

Menutup cuitannya, Anies menekankan bahwa setiap kebenaran sejarah penting, untuk menjaga agar setiap capaian yang telah diraih Bangsa Indonesia menjadi kebanggaan, dan setiap “luka” menjadi pelajaran.

Dalam beberapa waktu terakhir, proyek beranggaran Rp 9 miliar dari Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang ingin menulis ulang sejarah nasional memantik polemik nasional.

Pro dan kontra memanas karena banyak kalangan yang menduga ada nuansa “pesanan politik” dan subyektifitas “memoles masa lalu” karena ada indikasi bakal menghapus adanya kasus rudapaksa massal pada kerusuhan Mei 1998 dari sejarah nasional Indonesia. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com