Beredar 7 Poin Surat Pengakuan Utang Anies Baswedan, Partai Nasdem Sindir Sandiaga

TRIBUNPALU.COM - Tujuh poin yang merupakan isi surat perjanjian utang Anies Baswedan beredar di media sosial.

Dalam surat tersebut, disebutkan Anies Baswedan memiliki utang dana kampanye total sebesar Rp 92 miliar.

Utang tersebut dibagi tiga tahap kepada pasangan Anies Baswedan di Pilgub DKI 2017, Sandiaga Uno.

Surat tersebut diunggah oleh akun twitter @BosPurwa, Jumat (10/2/2023).

Baca juga: Anies Baswedan Buka Suara Soal Isu Utang Puluhan Miliar ke Sandiaga Uno: Bukan Uang Pak Sandi

Awalnya, kabar adanya surat perjanjian utang Anies Baswedan ke Sandiaga Uno senilai Rp 50 miliar menjadi sorotan publik setelah diungkap Wakil Ketua Umum Partai Golkar Erwin Aksa dalam akun Youtube Akbar Faizal Uncensored yang diunggah Minggu 5 Februari 2023.

Anies Baswedan yang diusung NasDem, PKS dan Partai Demokrat sebagai calon presidan pada Pilpres 2024 telah memberikan klarifikasinya.

Detil 7 Poin

Terdapat 7 poin dalam surat pernyataan utang Anies Baswedan.

Surat tersebut ditandatangani Anies Baswedan pada 9 Maret 2017.

Surat berjudul Surat Pernyataan Pengakuan Hutang III dan ditandatangani oleh Anies Baswedan di atas materai 6000 pada 9 Maret 2017.

Poin pertama menyebutkan surat pernyataan ini adalah tambahan dari Surat Pernyataan Pengakuan Hutang I yang dibuat pada 2 Januari 2017 lalu sebesar Rp 20 miliar dan surat pengakuan hutang II tertanggal 2 Februari sebesar Rp 30 miliar.

Kedua, Anies mengakui kembali meminjam uang sebesar Rp 42 miliar dari Sandi tanpa jaminan dan tanpa bunga 9 Maret 2017. Dana ini digunakan untuk keperluan pemenuhan kewajiban 70 persen dari total biaya kampanye putaran kedua Pilkada DKI 2017 sebesar Rp 60 miliar. Adapun dana ini akan diserahkan oleh Sandiaga langsung kepada tim kampanye.

Ketiga, Anies mengakui bahwa total jumlah dana pinjaman I, II dan III adalah sebesar Rp 92 miliar.

Keempat, Anies menyatakan mengetahui bahwa dana pinjaman III itu berasal dari pihak ketiga dan Sandi menjamin secara pribadi pengembalian dana kepada pihak ketiga.

Kelima, Sandi mengetahui bahwa dana pinjaman I, II dan III bukan untuk kepentingan pribadi Anies, melainkan untuk dana kampanye Pilkada DKI 2017. Sebab dana yang dijanjikan Erwin Aksa selaku pihak penjamin, berdasarkan kesepakatannya dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Gerindra saat itu belum tersedia.