Wujudkan Penerapan SPBE, Bupati Banggai Jalin Kerja Sama dengan BSSN RI

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Asnawi Zikri

TRIBUNPALU.COM, BANGGAI - Bupati Banggai Amirudin Tamoreka menghadiri rapat finalisasi draf dan penandatangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) di Aula BSSN RI, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, Jawa Barat, Selasa (28/2/2023).

Bupati Amirudin dan para bupati, maupun wali kota perwakilan 16 daerah diundang untuk meneken kerja untuk mewujudkan penerapan sistem elektronik yang aman di lingkungan pemerintahan.

Itu agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan sebagai acuan bagi pihak dalam melaksanakan kerja sama pemanfaatan sertifikat elektronik di lingkungan pemerintah daerah.

Adapun ruang lingkup kerjasa manya meliputi penyediaan infrastruktur teknologi informasi yang mendukung penerapan sertifikat elektronik pada layanan pemerintah.

Penerbitan sertifikat elektronik, pemanfaatan sertifikat elektronik dalam sistem elektronik pada masing-masing instansi.

Baca juga: Targetkan Sulteng Emas di PON 2024, Rakor Dispora se Sulteng Digelar di Banggai

Serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam pemanfaatan sertifikat elektronik.
 
Perjanjian kerja sama dengan nomor 415.4/05/PKS/Bag.Kerjasama diteken Bupati Amirudin sebagai pihak pertama dan Kepala UPT Balai Sertifikasi BSSN, Jonathan Gerhard Tarigan, sebagai pihak kedua.
 
Bupati Amirudin yang dipercayakan memberikan sambutan mewakili kepala daerah yang diundang mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada BSSN atas upaya memberikan nilai tambah pada Pemerintah Daerah.

Terutama dalam hal penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Smart City, serta pembangunan Command Centre.
 
“Kami mengharapkan BSSN dapat berkoordinasi dengan Menpan-RB untuk menyediakan formasi pegawai di bidang persandian dan keamanan informasi pada pemerintah daerah,” kata Bupati Amirudin. 
Pemerintah daerah, lanjut dia, telah memiliki konsep pembangunan yang cepat melalui smart city.

Karena itu, kerja sama antara Pemerintah Daerah dan BSSN sangat penting dilakukan.
 
“Saat ini, pemanfaatan sertifikat elektronik, akan kami mulai pada dokumen-dokumen yang dikeluarkan Dinas Perizinan, Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,” sebutnya.

Baca juga: Pemkab Banggai Bentuk Tim Selidiki Fenomena Sungai Soho Mengering

Hal itu dimaksudkan agar perizinan dapat dipercepat dan dipermudah sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.
 
“Di berbagai kesempatan, bapak Presiden selalu mengingatkan kami, supaya mempercepat dan mempermudah pengurusan perizinan bagi masyarakat," kata Bupati Amirudin. 
Dikutip dari laman resmi bssn.go.id, layanan sertifikat elektronik BSSN untuk Pemerintah Daerah memberikan tiga aspek keamanan informasi berdasarkan sistem kriptografi asimetrik.

Yaitu jaminan autentikasi untuk menjamin identitas pemilik dokumen, jaminan keutuhan untuk menjamin isi dokumen tidak mengalami perubahan oleh pihak yang tidak berhak. 

Serta jaminan kenirsangkalan untuk menjamin tidak ada pihak yang bisa melakukan penyangkalan dari suatu dokumen elektronik.(*)