Disdukcapil Sigi Sasar ASN Lingkup Sekretariat Pemerintah untuk Identitas Kependudukan Digital

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Moh Salam 

TRIBUNPALU.COM, SIGI - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil alias Disdukcapil Sigi menggelar pelayanan Identitas Kependudukan Digital (IKD) kepada ASN di ruang rapat bupati, Desa Kotapulu, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah.

Kadisdukcapil Sigi Pasobongan mengatakan, target pelayanan IKD kali ini menyasar Aparatur Sipil Negara lingkup Pemerintah Kabupaten Sigi. 

"Saat ini target kita adalah ASN, karena berdasarkan surat edaran direktorat jendral Dukcapil, data yang disampaikan dalam suratnya dari total jumlah ASN secara nasional lebih kurang 4.344.552 orang dan baru terdaftar sekitar 360.783 pegawai yang sudah menerapkan IKD," ujar Kadis Dukcapil Sigi Pasobongan, Kamis (2/3/2023).

Kata Pasobongan, target selanjutnya adalah seluruh warga Kabupaten Sigi yang memilik KTP Elektronik. 

"Target Disdukcapil Kabupaten Sigi seluruh penduduk wajib KTP yang berjumlah 185.237 jiwa akan kami layani," kata Pasobongan. 

Baca juga: 4 Maret, Kemenag dan Pemprov Sulteng Gelar Seleksi Petugas Haji Daerah 2023

Ia mengimbau warga maupun ASN yang ingin menerapkan dan membuka Identitas Kependudukan Digital, ke Kantor Disdukcapil. 

"Silakan datang ke Kantor Disdukcapil Sigi di Desa Kotarindau, Kecamatan Dolo, tak seberang Kantor DPRD Sigi, selanjutnya sisa menginstal aplikasi Identitas Kependudukan Digital dan datangi operator Disdukcapil. Keamanan data pasti terjamin," tuturnya.

Sementara itu Wakil Bupati Sigi Samuel Yansen Pongi mengapresiasi gerakan jemput bola Dinas Dukcapil Kabupaten Sigi dalam memberikan pelayanan Identitas Kependudukan Digital. 

"Mari kita terus tingkatkan pelayanan jemput bola seperti ini," kata Samuel Yansen Pongi. 

Menurutnya, Identitas Kependudukan Digital merupakan program Nasional sebagai bentuk implementasi dari Permendagri Nomor 72 tahun 2022 tentang standar dan spesifikasi perangkat keras, perangkat lunak dan blangko kartu tanda penduduk elektronik.

Selain itu penyelenggaraan identitas kependudukan digital pada pasal 14 poin (a) yang mengikuti penerapan teknologi informasi dan komunikasi mengenai digitalisasi kependudukan serta poin (b) dengan meningkatkan pemanfaatan digitalisasi kependudukan. (*)