Anggora DPRD Sulteng Sonny Tandra Soroti Perbedaan Data Pengangguran KUA PPAS dan LPKJ Gubernur

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Lisna

TRIBUNPALU.COM, PALU - Anggota DPRD Sulteng Sonny Tandra mempertanyakan perbedaan data yang ditemukan antara KUA PPAS dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur tahun 2022.

Hal itu diutarakan Sonny Tandra dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS) tahun 2024, Rabu (9/8/2023).

Sonny Tandra dalam rapat tersebut menyampaikan bahwa terdapat perbedaan data signifikan salah satunya terkait tingkat pengangguran.

Ia menuturkan dalam Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2024 tingkat penganguran tercatat sebesar 3 persen.

Baca juga: Lomba HUT Kemerdekaan RI Tahun 2023 Lingkup Pemprov Sulteng Resmi Dimulai

Sementara pada LKPJ tertera jumlah laki-laki tidak bekerja mencapai 413 ribu dan perempuan sebanyak 580 ribu jiwa, total mencapai 636 ribu jiwa.

Artinya dari total populasi Sulawesi Tengah yang mencapai tiga juta lebih, perbedaan tersebut mengindikasikan tingkat pengangguran sebesar 24,8 persen.

Data tersebut kemudian dipertanyakan kebenarannya untuk dijadikan acuan dalam pengambilan kebijakan lebih lanjut.

"Kita perlu memastikan data yang tepat dan akurat agar langkah-langkah kebijakan yang diambil memiliki dasar yang kuat. Tingkat pengangguran yang signifikan tentu perlu perhatian serius agar masyarakat Sulawesi Tengah mendapatkan kesempatan kerja yang lebih baik," kata Sonny Tandra.

Legislator Partai Nasdem itu menyarankan untuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) segera mengoreksi hal itu untuk dijadikan acuan bersama.

Rapat kali ini dipimpin oleh Ketua DPRD Sulteng Nilam Sari Lawira, turut dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Novalina Wiswadewa, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), serta anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulteng. (*)