Kementerian PPPA hingga Pemerhati Rumuskan Program Pencegahan Perkawinan Anak di Sulteng

TRIBUNPALU.COM, PALU - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) merumuskan program pencegah perkawinan anak di Sulawesi Tengah.

Perumusan dilakukan dalam Forum Group Discussion (FGD) Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak di Sulteng atas kolaborasi Dinas PPPA Sulteng dan Kementerian PPPA, Selasa (24/10/2023) pagi.

Dalam perumusan itu, pemerintah melibatkan sejumlah pihak, milai dari Dinas PPPK kabupaten/kota, tokoh adat, forum anak hingga pemerhati anak di daerah tersebut.

FGD Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak di Sulteng itu dibuka langsung oleh Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan dan Lingkungan Rohika Kurniadi Sari di aplikasi Zoom.

Baca juga: BREAKING NEWS: Kericuhan Warnai Babak Kualifikasi PON XXI Cabor Catur di Sulteng

Di awal pembukaan, Kepala Dinas PPPA Sulteng, Zubair mengungkapkan, pihaknya sangat mengapresiasi Kementerian PPPA yang sudah melakukan program pencegahan perkawinan anak di Sulteng.

Sebab untuk diketahui kata dia, berdasarkan data BPS Tahun 2022, jumlah perkawinan anak di Sulteng melibatkan 5.000 jiwa lebih.

Dengan rincian 3 terbesar antara lain Kabupaten Parigi Moutong sebanyak 2.190 jiwa, Kabupaten Buol 1.327 jiwa dan Kabupeten Banggai sebanyak 1.321 jiwa.

"Memang beberapa Kabupaten di Sulawesi Tengah ada yang tinggi statistika perkawinan anaknya. Menurut catatan statistik memilki pernikahan anak yang cukup tinggi," jelas Zubair.

Baca juga: 4 Lowongan Kerja untuk Lulusan SMK hingga S1 Periode Oktober 2023, Penempatan Kota Palu

Menanggapi itu, Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan dan Lingkungan Rohika Kurniadi Sari mengatakan, pihaknya mengharapkan melalui kegiatan ini akan mendapatkan advokasi dan peningkatan kapasitas SDM agar nantinya dapat menjadi champion yang mampu mendorong upaya pencegahan perkawinan anak ke Kabupaten/Kota lain yang ada di Sulawesi Tengah. 

"Semoga melalui kegiatan ini dapat mempererat koordinasi dan sinergi baik dari Pemerintah Daerah maupun Lembaga Masyarakat pemerhati perempuan dan anak di Provinsi Sulawesi Tengah, kami berharap semua yang mengikuti kegiatan ini bersedia untuk berkomitmen sebagaikader yang terus mensosialisasikan atau mengampanyekan pencegahan perkawinan anak di wilayah masing-masing juga Kabupaten/Kota lainnya yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah," ujar Rohika Kurniadi melalui via Zoom. (*)