PDIP Ungkap Ada Permintaan "Pak Lurah" di Balik Usulan Presiden Tiga Periode

TRIBUNPALU.COM - Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto menyebut ada permintaan "Pak Lurah" di balik wacana presiden tiga periode yang sempat bergulir beberapa waktu lalu.

Menurut Hasto, wacana presiden tiga periode yang sempat diusulkan beberapa ketum parpol ternyata merupakan permintaan "Pak Lurah".

Namun, Hasto tidak menyebut siapa "Pak Lurah" yang dimaksud.

Hal itu diungkapkan Hasto usai ditanya soal isu Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jabatan presiden menjadi tiga periode seperti yang pertama kali dinyatakan oleh politikus PDI-P Adian Napitupulu.

Awalnya, Hasto mengaku bahwa ia bertemu dengan menteri kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin yang menyinggung big data terkait perpanjangan masa jabatan presiden.

Menurut Hasto, permintaan itu disuarakan oleh beberapa ketua umum (ketum) partai politik (parpol).

"Saya bertemu dengan menteri tersebut dan dikonfirmasi bahwa sikap-sikap ketua umum beberapa partai yang menyuarakan itu (presiden tiga periode), saat itu dikatakan, ya sebagai permintaan 'Pak Lurah'," kata Hasto ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (27/10/2023).

Hasto mengatakan bahwa PDI-P mendengar pernyataan itu secara langsung.

Menurut Hasto, PDI-P bersikap untuk menolak permintaan tersebut demi membangun demokrasi yang sehat, yakni periodisasi presiden tetap dua kali maksimal per lima tahun.

"Maka PDI Perjuangan bersama rakyat Indonesia memilih tegak lurus pada konstitusi.Itu sikap yang diambil oleh PDI Perjuangan," ujarnya.

Hasto lantas menegaskan bahwa apa yang disampaikannya itu bisa ditelusuri kebenarannya.

Ia juga mengaku bertanggungjawab secara politik dan hukum atas penjelasan yang sudah disampaikan.

"Ini bisa dikroscek, saya pertanggungjawabkan secara politik hukum dan juga di hadapan Tuhan yang maha kuasa, di hadapan rakyat Indonesia, bahwa itu memang ada melalui pihak-pihak lain yang kemudian disuarakan ke PDI Perjuangan," kata Hasto.

Diberitakan sebelumnya, Adian Napitupulu membeberkan asal muasal persoalan Presiden Jokowi dengan PDI-P diduga disebabkan oleh hal sederhana.

Menurut Adian, persoalan bermula dari PDI-P yang tidak mengabulkan permintaan Jokowi untuk memperpanjang masa jabatannya sebagai presiden menjadi tiga periode dan menambah masa jabatan.