Pengelolaan Potensi Selat Makassar, Sulteng Matangkan Rakor Road To Selat Makassar Summit

TRIBUNPALU.COM, PALU - Pelaksanaan Rakor Road To Selat Makassar Summit yang akan dilaksanakan pada 4 Maret 2024 terus dimatangkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Bertempat, di Vidcon Room Setdaprov Sulteng, Staf Ahli Gubenur Farid Rifai Yotolembah, memimpin pertemuan yang dihadiri Kadis Kominfo Santik Sulteng, Sudaryano R. Lamangkona, Tenaga Ahli Gubernur, Andono Wibisono dan beberapa pejabat lainnya serta Tribun Palu.

Dalam pertemuan, Farid yang juga Ketua Pelaksana Rakor menyampaikan agar bobot materi dalam pembahasan benar-benar dapat memberikan keuntungan bagi semua pihak di Kawasan Selat Makassar serta membangun kesetaraan dalam konteks kerja sama kawasan, berbasis potensi masing-masing wilayah.

Rakor yang akan dihadiri perwakilan lima provinsi di Kawasan Selat Makassar itu, akan menghadirkan pembicara dari 3 Kementerian yaitu Kemenmarvest, Kemendagri dan Kementrian KKP.

"Tujuan dari pelaksanaan Rakor tersebut untuk membahas langkah-langkah strategis terkait kelembagaan kerja sama pemerintah provinsi di Selat Makassar untuk pengelolaan potensi di Alki II itu", ujar Farid, Selasa (27/2/2024).

Baca juga: Reny A Lamadjido Imbau Calon Jamaah Haji asal Kota Palu Perbanyak Minum Air Putih

Selanjutnya, hasil Rakor akan dibawa ke pertemuan puncak atau Summit yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan April 2024 dan dihadiri Presiden RI, Joko Widodo serta kementerian terkait.

Pengelolaan selat yang dilayari 36.000 kapal dalam setahun itu, dinilai sangat strategis guna mendukung IKN di Kalimantan Timur.

Dari sisi potensi, Selat Makassar merupakan poros lalu lintas distribusi logistik serta perdagangan di Kawasan Timur Indonesia.

Disinggung terkait materi dalam rakor, Farid menyampaikan sesuai dengan arah pemikiran Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura bahwa ada empat materi pokok yang akan dibahas dalam rakor tersebut yaitu potensi, kelembagaan, kerja sama dan infrastruktur. Ini menjadi peluang sekaligus tantangan bagi 5 pemerintah provinsi di Kawasan Selat Makassar.

"Kiranya dengan adanya peran masing-masing wilayah, diharapkan peluang-peluang tersebut dapat dikolaborasikan guna menunjang keberadaan IKN di Kalimantan Timur", ujar Farid. (*)