Bupati Banggai Temui Kepala BPK Sulteng, Bahas Kolaborasi dan Sinergitas

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Asnawi Zikri

TRIBUNPALU.COM, BANGGAI – Bupati Banggai Amirudin Tamoreka menyambangi Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Tengah. 

Dalam kunjungannya, Amirudin Tamoreka diterima Kepala BPK RI Perwakilan Sulawesi Tengah Binsar Karyanto P.

Pertemuan keduanya berlangsung di Kantor BPK RI Perwakilan Sulawesi Tengah, Jl Moh Yamin, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu.

Pada Kesempatan tersebut, Bupati Amirudin menyatakan kehadirannya sebagai upaya peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. 

Karena sangat dibutuhkan kolaborasi dan sinergitas antara BPK dan pemerintah daerah.

Apalagi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Banggai setiap tahunnya semakin meningkat.

Baca juga: BREAKING NEWS: Perebutan Kursi Ketua DPRD Banggai Memanas di Internal Golkar

Situasi itu membutuhkan kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan negara.

"Kami butuh bimbingan dan pembinaan pengelolaan keuangan dari BPK RI Perwakilan Sulawesi Tengah sesuai dengan kewenangannya," kata politisi Nasdem Sulteng itu.

Amirudin juga melaporkan hasil tindaklanjut terhadap audit yang telah dilakukan BPK RI Perwakilan Sulawesi Tengah, termasuk tindaklanjut terhadap optimalisasi potensi daerah.

Selain melakukan beberapa kajian terhadap potensi daerah di tahun 2024, Kabupaten Banggai telah menandatangani Nota Kesepakatan Sinergi (NKS) dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) RI.

"Salah satu kesepakatannya adalah pengembangan Potensi Unggulan Daerah atau PUD,” ucap Amirudin di hadapan Kepala BPK RI Perwakilan Sulawesi Tengah.

Baca juga: Bupati Banggai Masuk Nominasi Patriana Award Tingkat Provinsi Sulteng

Binsar Karyanto P mengucapkan terima kasih kepada Bupati Banggai yang telah berkunjung di gedung BPK RI Perwakilan Sulawesi Tengah.

Ia menyampaikan,  tanggung jawab terhadap peningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan merupakan tanggungjawab bersama.

Sehingga sinergitas dan kolaborasi yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah harus diperkuat melalui koordinasi dan konsultasi.(*)