Yayasan Sikola Mombine Gelar RKT, Bahas Program Inklusif Daerah dan Risiko Perempuan

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Syahrul Cahya

TRIBUNPALU.COM, PALU - Yayasan Sikola Mombine menggelar Workshop Finalisasi dan Pengesahan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT), Rabu (1/4/2024). 

Workshop bertajuk "Penghidupan yang Inklusif dan Peka terhadap Risiko bagi Perempuan dalam Kondisi Kehidupan yang Rentan (PAKAGASI)" itu berlangsung di Kota Palu.

Yayasan Sikola Mombine berkolaborasi dengan Arbiten-Samariter-Bund (ASB) Indonesia and the Philippiner. 

Serta bekerja sama dengan Kemendagri, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dan Kabupaten Sigi. 

Asisten Pemprov Sulteng Fahrudin D Yambas mengapresiasi kegiatan itu.

Dia berharap, sinergitas pemerintah dengan komunitas maupun organidasi dapat terus berlangsung dalam membantu masyarakat khususnya kelompok perempuan dan penyandang disabilitas di Kabupaten Sigi. 

Baca juga: Pemkab Sigi Gelar Audiensi Penguatan Wujudkan Kabupaten Layak Anak

Bupati Sigi melalui Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Sigi Sutopo Sapto Condro menyebut langkah konkrit adalah dengan terus mengawal program. 

Menurutnya, pembahasan RKT adalah bagian dari tugas Pemerintah Kabupaten Sigi dan Yayasan Sikola Mombine. 

"Semoga kegiatan ini dapat secara berkala dilaporkan kepada Pemerintah Kabupaten Sigi," katanya melalui rilis tertulis kepada TribunPalu.com, Kamis (2/5/2024).

Manager Program PAKAGASI Taufik Hidayat menyebut RKT adalah bentuk komitmen dalam mewujudkan Kabupaten Sigi lebih inklusi. 

Selain membahas RKT, terdapat pula pemaparan materi oleh perwakilan pusat fasilitasi Kementerian Dalam Negeri RI. 

Materinya tentang pentingnya kerjasama antarpihak dalam pembangunan daerah. 

Baca juga: Gula Gasing Desa Malitu Poso, Produk UMKM Unggulan dari Tanah Nira

Ada pula pemaparan materi dari Balai Pemdes Malang, Dirjen Bina Pemdes Kementerian Dalam Negeri RI, tentang memperkuat tata kelola kelembagaan desa dan ketangguhan desa. 

Arbiter-Samariter-Bund (ABS) membawa materi tentang tata cara kerjasama daerah dengan lembaga luar negeri sesuai peraturan yang berlaku. 

Kegiatan itu turut didukung Federal Ministry for Economic Co-operation and Development, Republic of Germany (BMZ) / Kementerian Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan Republik Federal Jerman (BMZ).(*)