Rakor TKPKD, Pemprov Sulteng Rumuskan Strategi Pengentasan Kemiskinan Ekstrem hingga Nol Persen 2024

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Zulfadli

TRIBUNPALU.COM, PALU - Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Mamun Amir membuka rakor Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) provinsi dan kabupaten, Kamis (13/6/2024).

Rapat yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) itu berlangsung di Kantor Bappeda Sulteng, Jl Prof Moh Yamin, Kelurahan Lolu Selatan, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu.

Mewakili Gubernur, Mamun Amir mengatakan, Pemprov Sulteng berkomitmen untuk mencapai target nol persen Kemiskinan Ekstrem di tahun 2024. 

Mantan Bupati Banggai dua periode itu menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antarinstansi pemerintah, swasta, BUMN, dan seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan target tersebut.

“Pentingnya masalah kemiskinan sebagai tantangan besar untuk segera dituntaskan menjadikannya sebagai salah satu target sustainable development goal atau tujuan pembangunan yang berkelanjutan yang selalu dievaluasi dari waktu ke waktu,” ucap Wagub Mamun Amir.

Baca juga: Cegah Kemiskinan Ekstrem, Pemkab Sigi Gelar Rakor Penguatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

Mamun Amir menjelaskan, terdapat tujuh kabupaten yang menjadi prioritas percepatan penghapusan Kemiskinan Ekstrem di tahun 2022.

Yaitu Kabupaten Morowali, Poso, Donggala, Tolitoli, Parigi Moutong, Tojo Una-una dan Kabupaten Morowali Utara.

Angka Kemiskinan Ekstrem di Indonesia pada periode Maret 2023 hingga saat ini masih berada di angka 1,12 persen atau sekitar 3,10 juta penduduk miskin ekstrim.

Sedangkan berdasarkan data resmi statistik yang dirilis oleh BPS per Maret 2023 tingkat kemiskinan Provinsi Sulawesi Tegah naik dari 12,30 menjadi 12,41 persen.

“Sementara itu angka Kemiskinan Ekstrem di Sulawesi Tengah justru menurun dari 3,02 persen menjadi 1,44 persen,” ujar Mamun Amir.

Angka Kemiskinan Ekstrem menurun beriringan dengan penurunan di perkotaan dari 9,13 persen menjadi 8,90 persen.

Hanya saja, angka kemiskinan pedesaan mengalami kenaikan dari 13,79 persen menjadi 14,09 persen.

Adapun angka kelurahan miskin berdasarkan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim (P3KE) Sulawesi Tengah tahun 2023 mencapai 456.760 jiwa atau 1,44 persen.

Sementara pada tahun 2022 berkisar 95.002 atau 3,02 persen, mengalami penurunan sebesar 449.242 jiwa atau 1000 atau 1.58 persen.

“Angka ini sudah jauh berkurang dibandingkan periode tahun sebelumnya, oleh karena itu diperlukan sinergitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengawal dan menerapkan kebijakan nasional ini,” ucap Wagub Mamun Amir.

Baca juga: 5 Keunggulan Metode Laparoskopi, Bisa Cepat Kembali Beraktifitas Pasca Operasi Tumor Kandungan

Menurut pria kelahiran 1 November 1952 itu, upaya untuk menuntaskan kemiskinan tidaklah mudah dan merupakan tanggung jawab bersama bagi pemerintah.

“Tentunya tidak dapat menyelesaikan persoalan kemiskinan tanpa bantuan berbagai pihak, banyak tantangan yang harus dihadapi di antaranya, bagaimana memanfaatkan anggaran yang ada untuk bersinergi dalam penyelenggaraan Strategi program dan kegiatan.” ucap Mamun Amir.

Dia pun menyarankan pemerintah untuk memastikan ketepatan jenis intervensi lokasi termasuk sasaran penerima manfaat agar lebih efektif dan efisien dalam menurunkan angka Kemiskinan Ekstrem.

“Selain itu juga perlu keseriusan kabupaten kota dalam melakukan dan menetapkan verifikasi dan validasi terkait data masyarakat miskin ekstrim serta memastikan pelaksanaan tersebut dilakukan berjenjang dari musyawarah tingkat desa dan kelurahan sampai dengan penetapan keputusan Bupati atau Walikota,” jelas Mamun Amir.(*)