Wakil Ketua DPRD Tolitoli Tuntut Keadilan Negara untuk Petani Cengkih

TRIBUNPALU.COM, TOLITOLI - Wakil Ketua DPRD Tolitoli Jemmy Yusuf menuntut keadilan negara terhadap petani Cengkih.

Menurut Legislator Golkar itu, negara belum memberikan keadilan terhadap petani Cengkih.

Itu karena Cengkih belum tergabung dalam Sistem Resi Gudang.

Sistem Resi Gudang adalah kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Resi Gudang.

Dengan sistem itu, petani memperoleh dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang yang diterbitkan oleh Pengelola gudang.

"Karena tidak masuk dalam sistem tersebut, petani Cengkih tidak bisa mengajukan Kredit Usaha Rakyat alias KUR. Padahal petani, maupun pekebun lain sudah bisa ajukan KUR karena masuk Sistem Resi Gudang," jelas Jemmy Yusuf kepada TribunPalu.com di Kota Palu, Sabtu (27/7/2024).

Baca juga: PPP Usung Paket Faisal-Nurdin di Pilkada Tolitoli 2024, Sofyan-Nasir di Buol

Dia menjelaskan, harga komoditas Cengkih fluktuatif.

Biasanya, selisih harga saat panen dan tidak penen terpaut jauh, mencapai Rp 50 ribu hingga Rp 120 ribu.

"Ada rentang bulan dari masa panen ke tidak panen. Dengan selisih harga di masa rentang bulan itu, petani juga membutuhkan biaya operasional. Tanpa Sistem Resi Gudang, petani harus menggadaikan harta bendanya," jelas Jemmy Yusuf.

Padahal, komoditas Cengkih juga bagian dari kelompok yang memberikan dampak inflasi pada tingkat daerah hingga nasional.

Utamanya di Kabupaten Tolitoli yang berjuluk Bumi Cengkih.

Tolitoli memasok 10 ribu ton Cengkih setiap musim panen ke berbagai daerah, utamanya pabrik rokok di Pulau Jawa.

"Tapi petani tidak dapat keadilan. Gubernur mau dorong KUR Rp 5 triliun, pertanyaannya berapa yang terserap, apakah semuanya dapat," ucap Jemmy Yusuf.(*)