Program Satu Juta Satu Pekarangan Akan Jadi Gerakan Massal di Banggai

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Asnawi Zikri

TRIBUNPALU.COM, BANGGAI - Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Banggai, Moh Ramli Tongko, menyatakan bahwa program Satu Juta Satu Pekarangan akan terus berlanjut dan ditingkatkan menjadi gerakan massal. 

Awalnya program ini hanya ditujukan untuk kelompok yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sesuai Peraturan Bupati Banggai atau Perbup.

Namun ke depannya akan diperluas untuk memanfaatkan seluruh pekarangan yang ada.

"Perbup pasti direvisi untuk memassalkan program Satu Juta Satu Pekarangan," kata Moh Ramli Tongko.

Baca juga: Mickhael dan Zahra Wakili Sulteng Paskibraka Nasional 2024 di IKN

Moh Ramli Tongko menjelaskan bahwa tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga dan memenuhi kebutuhan pangan dan gizi secara mandiri. 

Hal ini penting terutama saat harga bahan pokok seperti cabai, bawang, dan tomat melambung tinggi, sehingga masyarakat bisa mengonsumsi hasil panen dari pekarangan rumah mereka sendiri.

Moh Ramli Tongko juga menegaskan bahwa program ini efektif dalam mengatasi inflasi dan kemiskinan. 

Baca juga: Pemkot Palu Perbaiki Jalan Lelemina, Gunakan Beton Rigid untuk Daya Tahan Maksimal

Oleh karena itu, dengan memassalkan program ini, diharapkan dapat mengakomodir warga miskin hingga kelas menengah.

Namun, Moh Ramli Tongko mengingatkan bahwa kelanjutan program ini akan sangat bergantung pada siapa yang terpilih sebagai pemimpin di Pilkada 2024 nanti. 

"Tergantung siapa nanti yang terpilih. Makanya namanya itu fleksibel dalam dokumen perencanaan," ujar Moh Ramli Tongko.

Baca juga: Puncak Harganas ke-31, BKKBN Luncurkan Sulteng Population Clock

Untuk saat ini, program tersebut dinamakan Pemassalan Pemanfaatan Pekarangan. 

Targetnya adalah mencapai 100 ribu rumah tangga di perdesaan maupun perkotaan yang ikut serta dalam program ini. 

Moh Ramli Tongko juga menyebutkan bahwa pihaknya masih mencari rumusan model yang paling maksimal, bahkan dengan rencana untuk mengintegrasikan pertanian, perikanan, maupun peternakan dalam program tersebut. (*)