Buol Hari Ini

Ketua DPN Sulteng Hadir di Buol, Siap Dukung Pemimpin Pro-Ketenagakerjaan di Pilkada

Di hadapan ratusan pengurus Dewan Pertukangan Nasional (DPN) Kabupaten Buol, Ketua DPN Sulteng Andri Gultom memberi sinyal dukungan organisasinya pada

Editor: Haqir Muhakir
Handover
Di hadapan ratusan pengurus Dewan Pertukangan Nasional (DPN) Kabupaten Buol, Ketua DPN Sulteng Andri Gultom memberi sinyal dukungan organisasinya pada Pilkada Sulteng. 

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Zhikra

TRIBUNPALU.COM, PALU - Di hadapan ratusan pengurus Dewan Pertukangan Nasional (DPN) Kabupaten Buol, Ketua DPN Sulteng Andri Gultom memberi sinyal dukungan organisasinya pada Pilkada Sulteng.

Menurut Andri Gultom, kondisi masyarakat Sulteng saat ini lagi tidak baik, dan butuh kebijakan dapat mempercepat pemulihan, sehingga dibutuhkan pemimpin mampu menyembuhkan kondisi tersebut.

"Ditengah masifnya investasi, sumber daya alam yang melimpah, hadirnya Ibukota Negara, tapi sangat disayangkan masyarakatnya masih banyak yang miskin dan banyak pengangguran," ucap Andri Gultom.

Mantan Ketua Partai Perindo Palu tersebut mengaku dalam kondisi seperti itu, maka keberpihakan adalah langkah wajib dilakukan mendorong sosok amanah, dan berpengalaman agar dapat menjadi pemimpin Sulteng lima tahun kedepan.

Baca juga: Gaun Daur Ulang Curi Perhatian di Pagelaran Budaya Sanggar KUAS SMAN 2 Palu

"Keberpihakan adalah langkah berani dan penuh resiko, tetapi itu harus dilakukan untuk melahirkan pemimpin yang amanah," tambahnya.

Bagi Andri, organisasi tukang bangunan dan buruh di Sulawesi Tengah memiliki keanggotaan banyak, yakni 400an ribu orang.

Sehingga kata pria berkacamata tersebut, keberpihakan itu dapat berpengaruh besar terhadap pemenangan nantinya.

Sebelum mendukung itu, para calon akan menandatangani kontrak politik disaksikan oleh tukang bangunan dan buruh di Sulawesi Tengah.

"Semua terbuka dan semua akan lihat apa isi kontrak politiknya, dan akan kita kawal bersama," kata Andri Gultom

Isi dari perjanjian tersebut menyangkut dengan program ketenagakerjaan menjadi prioritas, sertifikasi, pembangunan BLK bertaraf internasional, memprioritaskan tenaga kerja lokal baik kepada swasta, maupun pada pembangunan infrastruktur bersumber dari APBD.

Serta jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja lepas di tanggung oleh Pemerintah.

"Hanya pemimpin yang berani dan berkomitmen terhadap pemberantasan kemiskinan dan pengangguran saja yang mau menandatangani ini, tunggu saja kabarnya kawan - kawan semua," tutup Ketua DPN Sulteng tersebut. (*) 

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved