OPINI: Evaluasi Kebijakan Ekonomi Jokowi dan Meneropong Kebijakan Prabowo: Apa yang Beda?

Oleh: Salihudin, Pengurus ISEI Cababang Palu, bekerja sebagai Tenaga Ahli Anggota DPR RI

OPINI - Kongres Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) yang diselenggarakan pada 19-20 September 2024 di Solo menjadi momen penting utk mengevaluasi kebijakan ekonomi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah berakhir. 

Forum ini juga  bisa digunakan utk menoropong  arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Kedua pemimpin ini diperkirakan memiliki pendekatan yg berbeda dlm menghadapi tantangan ekonomi nasional dan global. 

Hal ini menarik   untuk melihat apa yg telah dicapai oleh Jokowi dan apa yang mungkin berbeda dalam kebijakan Prabowo.

Evaluasi Kebijakan Ekonomi Jokowi

Selama dua periode kepemimpinan Jokowi (2014-2024), fokus utama kebijakan ekonominya adalah infrastruktur, pemerataan pembangunan, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan daya saing Indonesia di pasar global. 

Salah satu pencapaian terbesar Jokowi adalah pembangunan infrastruktur masif, termasuk jalan tol, bandara, pelabuhan ( tol laut)  dan transportasi massal di kota-kota besar.

Pembangunan infrastruktur ini menjadi tulang punggung ( back bone) untuk mendukung konektivitas antarwilayah yg diharapkan dpt menstimulasi pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah tertinggal.

Namun, di sisi lain, kebijakan ini juga menimbulkan kritik, terutama terkait pembiayaan yg memanfaatkan utang luar negeri.

Hutang pemerintah meningkat signifikan selama pemerintahan Jokowi, meskipun dijaga dalam batas yang dianggap aman oleh banyak ekonom.

Menurut data Kementerian Keuangan, utang pemerintah Indonesia per Maret 2024 mencapai Rp 7.879 triliun, meningkat dua kali lipat dibandingkan saat Jokowi memulai jabatannya pada 2014.

Pertanyaan mengenai keberlanjutan pembiayaan ini akan menjadi tantangan bagi pemerintahan Prabowo.

Selain itu, Jokowi juga fokus pada peningkatan daya saing melalui sektor manufaktur dan teknologi.

Pengembangan kawasan industri seperti Batang dan Morowali menunjukkan upaya Jokowi untuk menarik investasi asing langsung (FDI) ke sektor hilirisasi sumber daya alam. Sektor manufaktur mengalami peningkatan yang signifikan berkat kebijakan ini, terutama dalam hal nilai tambah produk ekspor.

Namun, tantangan di sektor lain masih banyak. Pertumbuhan ekonomi Indonesia selama pemerintahan Jokowi cenderung stagnan di kisaran 5 persen, lebih rendah dari target yang diharapkan. 

Masalah struktural seperti ketimpangan ekonomi, pengangguran dan perlambatan ekonomi akibat pandemi COVID-19 masih menjadi PR besar. Kendati pemerintah telah meluncurkan berbagai program stimulus ekonomi dan bantuan sosial, dampak jangka panjang dari pandemi masih memerlukan perhatian lebih.

Meneropong Kebijakan Ekonomi Prabowo: Apa yang Beda?

Setelah terpilih sebagai Presiden pada 2024, Prabowo Subianto telah memberikan beberapa sinyal mengenai arah kebijakan ekonominya.

Prabowo diperkirakan akan menggeser beberapa fokus kebijakan dari era Jokowi, terutama terkait dengan kemandirian ekonomi, ketahanan pangan, dan pemberdayaan sumber daya manusia.

Salah satu perbedaan utama antara kebijakan Jokowi dan Prabowo adalah pada pendekatan kemandirian ekonomi. Jokowi lebih fokus pada integrasi Indonesia ke dalam rantai pasokan global melalui investasi asing dan perdagangan bebas.

Sementara Prabowo diperkirakan akan menekankan pada pembangunan ekonomi yg lebih berorientasi ke dalam negeri, dengan prioritas pada peningkatan ketahanan pangan, pengembangan industri lokal, dan pengurangan ketergantungan pada impor bahan pokok.

Dalam berbagai pidatonya, Prabowo sering kali menekankan pentingnya membangun industri pangan nasional yg kuat agar Indonesia tidak lagi bergantung pada impor, terutama beras dan gandum.

Selain itu, Prabowo juga menekankan pentingnya peningkatan kesejahteraan petani, nelayan, dan buruh sebagai pilar utama ekonomi nasional. 

Kebijakan reformasi agraria yang lebih luas dan pemberdayaan petani melalui akses modal serta teknologi diprediksi akan menjadi agenda utama pemerintahannya.

 Hal ini berbeda dengan fokus Jokowi yang lebih banyak terarah pada sektor industri dan infrastruktur.

Di bidang investasi, Prabowo kemungkinan besar akan melanjutkan upaya menarik FDI, tetapi dengan persyaratan yg lebih ketat terkait alih teknologi dan peningkatan tenaga kerja lokal.

Kebijakan ini dimaksudkan utk memastikan bahwa investasi asing memberikan manfaat langsung bagi pembangunan ekonomi nasional dan peningkatan kapasitas tenaga kerja Indonesia, bukan hanya sekadar eksploitasi sumber daya.

Prabowo juga telah menegaskan komitmennya untuk memperkuat sektor pertahanan ekonomi nasional. Ini berarti kebijakan industri strategis yang berkaitan dengan energi, pertambangan, dan pertahanan nasional akan menjadi prioritas tinggi.

Berbeda dengan Jokowi yang fokus pada pembangunan infrastruktur sipil, Prabowo lebih berorientasi pada pembangunan sektor-sektor yang dianggap krusial untuk ketahanan nasional, termasuk pembangunan industri pertahanan dan pengembangan teknologi militer.

Tantangan dan Harapan

Terlepas dari perbedaan kebijakan, tantangan besar yang dihadapi baik oleh Jokowi maupun Prabowo adalah bagaimana menjaga pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Peningkatan daya saing tenaga kerja Indonesia, penguatan infrastruktur digital, serta penanggulangan dampak perubahan iklim akan menjadi isu-isu utama yang harus diatasi oleh pemerintahan Prabowo.

Secara keseluruhan, pemerintahan Prabowo diprediksi akan membawa pendekatan yang lebih proteksionis dan nasionalistik dalam kebijakan ekonomi.

Fokus pada kemandirian pangan, reformasi agraria, dan penguatan industri lokal menandai perbedaan utama dari kebijakan Jokowi yang lebih terbuka terhadap investasi asing dan perdagangan global. 

Namun, keberhasilan kebijakan ekonomi Prabowo akan sangat bergantung pada kemampuannya utk menyeimbangkan antara kemandirian ekonomi dan tetap berintegrasi dengan pasar global yang kompetitif.

Dengan demikian, Kongres ISEI di Solo menjadi forum yg tepat untuk membahas evaluasi kebijakan Jokowi sekaligus meneropong arah kebijakan ekonomi Prabowo yang akan datang. 

Kongres ini diharapkan dpt menghasilkan rekomendasi yang konstruktif bagi pemerintahan baru dalam menghadapi tantangan global dan meningkatkan kesejahteraan secara nasional. Semoga. (*)