Kunjungan Delegasi dari Negara di Afrika, Pelajari Administrasi Pertanahan dalam PPRA

TRIBUNPALU.COM, JAKARTA - Delegasi dari Republik Senegal dan Republik Madagaskar mengunjungi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk mempelajari Program Percepatan Reforma Agraria (PPRA) yang berlangsung di Indonesia.

Kehadiran rombongan disambut langsung oleh Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR), Virgo Eresta Jaya yang membuka pembicaraan dengan mengenalkan informasi mendasar tentang Kementerian ATR/BPN.

Virgo Eresta Jaya menjelaskan, Kementerian ATR/BPN RI memiliki 4 Kantor Pusat, 33 Kantor Wilayah (Kanwil) ATR/BPN Provinsi, dan 486 Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota yang melayani masyarakat. 

Pihak inilah yang terus berusaha menangani urusan pertanahan dan tata ruang, termasuk dalam hal pendaftaran bidang tanah di penjuru Indonesia.

Baca juga: Kominfo Donggala Komitmen Deteksi Hoaks dan Politisasi SARA Selama Pilkada 2024

“Seluruh elemen berupaya untuk mewujudkan tujuh tujuan strategis, yaitu terwujudnya keadilan pertanahan, terdaftarnya bidang tanah di seluruh Indonesia, penataan ruang berbasis Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), meningkatkan standar kompetensi SDM, mewujudkan kantor layanan modern, mengoptimalkan layanan informasi pertanahan dan tata ruang, serta mewujudkan kepastian hukum hak atas tanah dengan memberlakukan sistem stelsel positif,” ungkap Virgo Eresta.

Pendaftaran tanah di Indonesia belakangan progresnya meningkat signifikan.

Hal ini dikatakan Sesditjen SPPR, Hendy Pranabowo bisa terjadi sejak dilaksanakan program percepatan pada 2017 dengan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang melibatkan partisipasi masyarakat, mulai dari pengumpulan data hingga terbit sertipikat. 

Baca juga: Pemprov Sulteng Apresiasi Brigjen Dody Triwinarto Bawa 8 Medali Emas di PON Aceh-Sumut

“Kementerian ATR/BPN telah berhasil memetakan 118 juta bidang dari 126 juta bidang yang ada di Indonesia. Harapannya, akhir tahun 2024 kami dapat menyelesaikan target 120 juta bidang terdaftar,” tutur Hendy Pranabowo.

Ahli Pertanahan Global World Bank, Mika-Petteri Törhönen yang hadir dalam pertemuan ini juga sepakat bahwa Indonesia adalah pemimpin dunia dalam bidang pendaftaran tanah.

“Pada 2026 Indonesia ditargetkan mampu untuk mendaftarkan seluruh bidang tanah non-hutan, banyak hal yang dapat dipelajari dari kisah sukses penyelesaian persoalan pertanahan Indonesia,” ucapnya.

Setelah sambutan di awal pertemuan, kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan penyerahan cinderamata oleh Dirjen SPPR kepada delegasi dari Republik Senegal dan Republik Madagaskar.

Baca juga: Bawaslu Donggala dan Diskominfo Bahas Pencegahan Pelanggaran Internet di Pilkada 2024

Pada sesi kedua, delegasi memaparkan kondisi administrasi pertanahan yang berjalan di negaranya. Kepala Subdirektorat Pengukuran dan Pemetaan Bidang, Yono Cahyono, kemudian memimpin alur diskusi untuk membahas langkah yang dapat diaplikasikan pada masing-masing negara sesuai dengan situasi dan kondisi.

Dalam pertemuan ini, turut hadir Direktur Pengukuran dan Pemetaan Kadastral, Herjon C.M. Panggabean; serta Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Dony Erwan Brilianto. Hadir pula perwakilan dari World Bank dan Tim Konsultan Program Management Unit Proyek Program Percepatan Reforma Agraria (PMU-PPRA). (*)