Hadapi Krisis Iklim, Yayasan IPAS Indonesia Luncurkan Program CERAH di Sulawesi Tengah

Laporan Wartawan Tribunpalu.com, Zhikra

TRIBUNPALU.COM, PALU - Dalam meningkatkan ketangguhan sistem layanan kesehatan, termasuk kasus KBGS, Yayasan IPAS Indonesia meluncurkan program CERAH (Climate Emergency, Reproductive Right and Health/ Krisis Iklim, Hak Kesehatan dan Reproduksi), Rabu (6/11/2024).

Kegiatan ini berlangsung di Aston Palu Hotel & Conference Centre, Jl Wolter Monginsidi, Kelurahan Lolu Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu.

Program ini dilakukan di tiga Kabupaten di Sulawesi Tengah, yakni Sigi, Donggala, dan Parigi Moutong, mulai dari 2024 hingga 2026.

Direktur Eksekutif Yayasan IPAS Indonesia, dr Marcia Soumokil menyampaikan, ketangguhan sistem layanan kesehatan sangat mendesak di tengah krisis iklim terus berlangsung.

Ia juga menegaskan, dalam situasi bencana akibat krisis iklim, akses kesehatan reproduksi, terutama perempuan dewasa dan remaja, serta layanan kesehatan bagi korban dan penyintas KBGS perlu menjadi prioritas.

Baca juga: Kaban Kesbangpol Palu Ansyar Sutiadi Hadiri Silaturahmi Pilkada Rukun di Hotel Aston

"Kami berharap, program CERAH ini bisa menjadi program percontohan bagi daerah-daerah di Indonesia dalam meningkatkan ketangguhan sistem layanan kesehatan primer, baik dalam situasi bencana, maupun non-bencana," ujar dr Marcia, Rabu (6/11/2024).

Direktur Eksekutif Yayasan IPAS Indonesia itu juga menambahkan, CERAH merupakan program pertama Yayasan IPAS Indonesia berfokus pada dua isu, yakni kesehatan produksi dan Krisis iklim.

"Pembelajaran dari program ini sangat penting, dan proses ini membutuhkan kolaborasi dan partisipasi, baik dari masyarakat, pemerintah, dan pihak lain untuk mewujudkan keadilan iklim, keadilan reproduksi, dan keadilan gender," tambahnya.

Dalam hal ini, Yayasan IPAS Indonesia mengapresiasi pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Sigi, Kabupaten Donggala, dan Kabupaten Parigi Moutong telah bersedia berkolaborasi dalam program CERAH ini.

"Kolaborasi ini merupakan komitmen penting dalam memberikan harapan dan jaminan, terkait dengan hak-hak kesehatan reproduksi," tutupnya. (*)