Dapat 3 Tugas Prioritas dari Presiden, Kementerian ATR/BPN dan BUMN Rapat Penanganan Isu Strategis

TRIBUNPALU.COM - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyelenggarakan Rapat Penanganan Isu Strategis Bersama BUMN, Selasa (10/12/2024) malam.

Rapat tersebut berlangsung di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta.

Rapat yang dipimpin langsung Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid itu membahas inisiasi dan rencana terkait penyelesaian konflik dan isu strategis BUMN yang berkaitan dengan ranah Kementerian ATR/BPN.

“Kami ini dapat tugas dari Presiden untuk mengatasi hal prioritas yang ada tiga hal, pertama adalah penyelesaian konflik tanah pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah," kata Menteri Nusron Wahid.

"Kedua, juga diminta menyelesaikan masalah konflik dan sengketa tanah yang melibatkan BUMN. Lalu, yang ketiga itu sengketa dan konflik tanah yang melibatkan TNI/POLRI,” tuturnya menambahkan.

Baca juga: Menteri Nusron Minta Jajaran Kanwil BPN Kepri Petakan Sengketa dan Konflik Pertanahan

Dalam upaya penanganan itu, Menteri Nusron Wahid telah menemui lembaga terkait untuk konsolidasi penyelesaian masalah.

“Kami sudah datang ke Mabes TNI, dan akan kita selesaikan satu per satu. Begitu juga terkait persoalan dengan BUMN, sudah ditangani, namun dalam kegiatan ini mungkin ada masukan yang bisa ditambahkan,” ujar Menteri Nusron. 

Kepada jajaran Kementerian ATR/BPN, Nusron Wahid meminta agar fokus menyelesaikan persoalan itu dengan akurat, akuntabel, dan prudent, berdasarkan risk management yang terukur.

Terlebih lagi, jika itu terkait kegiatan strategis yang berhubungan dengan swasembada energi yang tercantum dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. 

“Di dalam Asta Cita Pak Prabowo itu ada swasembada energi. Kalau itu menyangkut swasembada energi, saya minta kepada bapak-bapak Dirjen nanti kalau ada permohonan dari BUMN yang sifatnya strategis yang menyangkut swasembada energi, swasembada pangan, hilirisasi, sejak dokumen dinyatakan lengkap, sudah bisa ditangani. Jangan sampai kita dianggap menghambat, namun tetap dengan langkah yang akurat, akuntabel, prudent dan berbasis pada risk management,” ucap Menteri Nusron. 

Wakil Menteri BUMN Aminudin Ma’ruf yang hadir dalam pertemuan itu menyambut baik langkah penanganan yang dilakukan antara Kementerian ATR/BPN untuk ranah BUMN.

“Terima kasih karena telah difasilitasi terkait beberapa persoalan BUMN yang terkait dengan Kementerian ATR/BPN,” tuturnya.

Aminudin Ma’ruf telah melakukan pemetaan terkait persoalan yang juga berhubungan dengan Kementerian ATR/BPN.

Di antaranya soal kedaulatan energi yang menjadi bahasan dalam Rapat Paripurna awal Desember lalu.

Sebagai upaya penanganan isu strategis bersama BUMN, ke depannya akan dilakukan beberapa tahap pertemuan sesuai dengan klasifikasi jenis BUMN yang ada.

Hadir dalam pertemuan itu, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN, serta perwakilan dari jajaran BUMN.(*)