Temui Wakil Ketua MPR RI, BKD Sulteng Dorong Afirmasi dan Optimalisasi Formasi ASN

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Zulfadli

TRIBUNPALU.COM, PALU -  Analis SDM Aparatur Ahli Muda di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulawesi Tengah (Sulteng), Tauhid Thalib menyampaikan aspirasi terkait pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun 2024.

Hal itu disampaikan dalam agenda reses anggota DPD RI Abcandra Muhammad Akbar Supratman.

Reses berlangsung di Ruang Kerja Gubernur Sulteng, Jl Sam Ratulangi, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Rabu (8/1/2025).

Dalam paparannya, Tauhid menyoroti kebutuhan afirmasi dan optimalisasi untuk menuntaskan kekosongan formasi ASN, baik untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) maupun Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). 

Baca juga: BKPSDMD Sigi Terima 6 Sanggahan Terkait Dugaan Honorer Siluman Lulus Seleksi PPPK 2024

Tauhid mengungkapkan, pemerintah pusat telah menetapkan 5.330 formasi untuk Sulawesi Tengah pada tahap pertama seleksi PPPK.

Namun, hanya 2.408 peserta yang dinyatakan lulus, sehingga masih terdapat 2.922 formasi kosong yang belum terisi.

“Kami mencatat jumlah tenaga non-ASN di Sulawesi Tengah yang terdata di Badan Kepegawaian Negara (BKN) mencapai 9.320 orang. Dari jumlah itu, 3.100 orang telah diangkat menjadi ASN melalui seleksi pada 2022 dan 2023. Dengan demikian, masih ada 6.150 tenaga non-ASN yang belum terakomodasi,” jelasnya.

Tauhid berharap, Wakil Ketua MPR RI Abcandra dapat mendorong kebijakan afirmasi optimalisasi. 

Dengan kebijakan tersebut, formasi kosong yang tersisa dapat diisi peserta dengan peringkat terbaik pada seleksi sebelumnya.

“Kami berharap, di era Gubernur Rusdy Mastura ini, lebih banyak tenaga non-ASN yang bisa direkrut menjadi ASN,” ujar Tauhid.

Selain PPPK, Tauhid juga menyoroti proses penerimaan CPNS yang telah berjalan. 

Baca juga: Berikut Jadwal Pemadaman Listrik di Kota Palu dan Sigi, 9 Januari 2024 Mulai 09.00-17.00 WITA

Dari total 544 formasi, diperkirakan 442 peserta dinyatakan lulus.

Namun, 102 formasi masih kosong dan membutuhkan kebijakan afirmasi serupa untuk mengisi kekosongan tersebut.

Isu lain yang disampaikan Tauhid dalam reses tersebut adalah perihal gaji pegawai PPPK. 

Ia menekankan sistem penggajian PPPK seharusnya disetarakan dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Harapan kami, penggajian PPPK bisa dialokasikan melalui Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat. Ini akan membantu kepala daerah, khususnya Gubernur, untuk lebih leluasa dalam membangun daerah tanpa terbebani biaya pegawai,” ujar Tauhid.(*)