Kades Garesa Bicara Sengketa Lahan dan Izin Tambang Batu Gamping saat RDP dengan DPRD Morowali

TRIBUNPALU.COM, MOROWALI - Kepala Desa Garesa, Asnan As'ad bicara sengketa lahan dan izin tambang batu gamping oleh PT DJM pada rapat dengar pendapat (RDP) dengan Anggota DPRD Morowali pada Senin (13/1/2025).

Kepala Desa Garesa dan warganya menolak dengan tegas kehadiran tambang batu gamping.

Menurut Asnan As'ad izin usaha pertambangan (IUP) PT DJM yang keluar tahun 2023 tidak sesuai dengan Rencana Detail Tata ruang (RDTR) yang keluar di tahun 2022.

"Saya bersama masyarakat desa garesa menolak tegas izin tambang yang tidak sesuai dengan, prosedur izin IUP atas PT DJM, yang keluar ditahun 2023, seharusnya tidak berlaku lagi di area rencana detail tata ruang (RDTR) yang telah keluar tahun 2022," ungkapnya.

Baca juga: RDP DPRD Morowali, Forum Masyarakat Bersatu Desa Laroue Sebut IUP PT DJM Tak Penuhi Prosedur

Lebih lanjut kepada desa garesa Asnan As'ad mengatakan bahwa lahan sengketa yang telah dijual ke PT DJM sebagai lahan tambang.

Kepada desa garesa Asnan As'ad mengatakan bahwa lahan tersebut merupakan lahan milik warganya dengan memberikan bukti sertifikat tanah, dan siap datang kembali dengan membawa bukti pasal hukum.

"Lahan tanah juga yang telah dijual ke PT DJM merupakan tanah milik warga kami didesa garesa, ada sertifikat nya dan dari kecil saya sudah tinggal dan berkebun diatas, kalau hari ini tidak ada penyelesaian saya siap datang, dengan membawa bukti pasal hukum," ungkap Asnan As'ad. (*)