DPR RI Serukan Harga Gabah Harus Sesuai HPP, Jangan Sampai Turun

TRIBUNPALU.COM - Anggota Komisi IV DPR, Bambang Purwanto, mendorong agar serapan gabah oleh Bulog dipercepat, mengingat saat ini petani di beberapa daerah sentra sedang melaksanakan panen raya.

Bambang Purwanto meminta agar serapan gabah dilakukan sesuai dengan Harga Pokok Penjualan (HPP) yang telah ditetapkan pemerintah, yaitu sebesar Rp6.500 per kg.

“Jangan sampai harga penyerapannya turun atau di bawah HPP. Kenapa? Karena ini akan menurunkan semangat petani dalam berproduksi. Serap saja sesuai HPP seperti yang diputuskan pemerintah,” ujar Bambang, Selasa (21/1/2025).

Baca juga: Rusun ASN dan 36 Rumah Menteri di IKN Selesai Dibangun, Siap Diresmikan Presiden Prabowo

Menurutnya, serapan gabah tahun ini sangat krusial bagi produksi di masa depan. 

Jika gabah dapat terserap dengan baik, hal itu akan memastikan Indonesia dapat memperkuat ketahanan pangan yang berasal dari produksi dalam negeri.

“Dengan begitu kita juga tidak akan impor lagi karena kebutuhannya dapat terpenuhi dari produksi dalam negeri. Jadi saya minta serapan gabah petani harus sesuai HPP yang berlaku,” ungkap anggota DPR yang berasal dari Fraksi Demokrat ini.

Bambang Purwanto menyebut, peranan Bulog mau tidak mau harus segera diperkuat untuk menghadapi panen raya besar tahun ini, agar kejadian anjloknya harga gabah tidak terulang dan menimbulkan dampak yang semakin parah.

Baca juga: KPK Sebut Pejabat di Kabinet Prabowo Punya Kekayaan Mencapai Rp5,4 Triliun

“Saya kira ini harus dipahami sehingga pemerintah melalui Bulog hadir memperkuat posisinya seperti pihak yang menyerap. Dulu Bulog berperan dalam menyerap, menyimpan, dan menyalurkan guna menjaga stabilitas harga pangan. Apalagi saat ini Pemerintah sedang fokus meningkatkan produksi pangan,” katanya.

Bambang menambahkan, sektor pertanian adalah sektor yang paling strategis dalam memperkuat ketahanan bangsa, hari ini dan di masa yang akan datang.

Karena itu, program swasembada pangan harus diwujudkan melalui kekompakan dan penguatan kolaborasi semua pihak.

“Saya kira semua unsur baik kementerian dan lembaga harus kompak dan mau berkolaborasi untuk mewujudkan swasembada secara cepat,” jelasnya. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com