Tanggapan Dosen FISIP Untad Palu Soal Kekhawatiran Penundaan Proyek IKN

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Supriyanto Ucok

TRIBUNPALU.COM, PALU - Richard Fernandez Labiro, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Tadulako (Untad), memberikan tanggapan mengenai situasi terkini terkait pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dari perspektif kelas sosial.

Belakangan ini, pembangunan IKN menjadi perbincangan hangat di masyarakat, terutama terkait kekhawatiran akan penundaan proyek tersebut akibat anggaran yang diblokir.

Richard menilai, isu anggaran dan ketidakjelasan investor menimbulkan pesimisme di kalangan pendukung dan penentang IKN, meskipun masih ada optimisme dari para pendukung Jokowi, Prabowo, dan Gibran.

Baca juga: Penjabat Bupati Banggai Kepulauan Pimpin Apel Pagi Terakhir Hari Ini, Ada Sesi Foto Bersama Pejabat

Salah satu yang menarik perhatian dirinya ialah komentar pihak dengan latar belakang akademisi di Talk Show TV paling beken di Indonesia tentang alasan dasar dan persoalan pemindahan Ibu Kota.

"Untuk meninggalkan pembangunan fisik yang terpusat di Jakarta, diperlukan pembangunan yang lebih merata di seluruh Indonesia," ujarnya pada Senin (10/2/2025).

Richard menambahkan, pernyataan tersebut mirip dengan pandangan yang pernah disampaikan oleh Presiden Jokowi. Ia berpendapat bahwa baik konsep Jawa Sentris maupun Indonesia Sentris memiliki analisis yang lemah dan perlu dikoreksi.

"Sentris-sentris ini merupakan hasil pemikiran dari hegemoni kelas kapital," jelasnya.

Baca juga: Hanyut saat Hendak Tolong Teman, Pelajar SMK di Toili Banggai Tewas

Ia juga menekankan bahwa ketimpangan dalam pembangunan nasional bukan hanya masalah geografis, melainkan juga berkaitan dengan distribusi kekayaan yang dikuasai oleh kapitalis dan negara.

Richard memberikan contoh nyata mengenai dampak penambangan batu, kerikil, dan pasir di wilayah Palu Donggala untuk pembangunan IKN, yang mengakibatkan banjir dan longsor di daerah Loli, Buluri, dan Watusampu.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan keprihatinan atas meningkatnya kasus Infeksi Saluran Pernapasan Atas (ISPA) di Kota Palu setiap tahunnya.

Richard menilai, jika pembangunan IKN ditunda, pemerintah akan menghadapi dilema besar.

Di sisi lain, jika proyek tetap dilanjutkan tanpa anggaran yang memadai, pemerintah terpaksa berutang lebih besar dan mengorbankan anggaran untuk program sosial lainnya. (*)