Evaluasi APBD 2024, Realisasi 89,78 Persen, Sejumlah Perangkat Daerah Alami Deviasi

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Zulfadli

TRIBUNPALU.COM, PALU - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menggelar Rapat Pimpinan Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pelaksanaan Program dan Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2024.

Rapat berlangsung di Ruang Polibu, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, pada Rabu (12/2/2025), dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sulawesi Tengah, Novalina, serta didampingi jajaran Asisten Gubernur.

Pantauan TribunPalu.com, rapat itu juga turut dihadiri jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Provinsi Sulawesi Tengah. 

Dalam laporannya, Sekretaris Provinsi (Sekprov) Novalina memaparkan bahwa realisasi APBD per 31 Desember 2024, terungkap bahwa realisasi anggaran mencapai 89,78 persen dari total anggaran Rp6,31 triliun, atau sebesar Rp5,67 triliun. 

Baca juga: Cuaca Ekstrem di Buol Sulteng, Pesawat Gagal Landing, Tenda Pengantin Ambruk

"Angka ini masih di bawah target 97 persen (Rp6,13 triliun), dengan deviasi negatif sebesar -7,22 persen atau sekitar Rp456,52 miliar," ujar Sekprov. 

Sekrpov juga merincikan belanja daerah yang terbagi dalam empat kategori utama:

1. Belanja Operasi – Dari total anggaran Rp4,3 triliun, terealisasi Rp3,79 triliun (88,13 % ). Sisa anggaran Rp511,14 miliar. Komponen terbesar adalah belanja pegawai (83,28 % ) dan belanja barang dan jasa (91,11 % ).

2. Belanja Modal – Dari Rp1,17 triliun, terealisasi Rp1,04 triliun (89,52 % ). Sektor belanja tanah mencapai 100 % , sementara belanja gedung dan bangunan masih rendah di angka 76,77 % .

3. Belanja Tidak Terduga – Dari Rp4 miliar, hanya Rp109 juta yang terserap (2,73 % ).

4. Belanja Transfer – Dari Rp838,92 miliar, terserap Rp830,59 miliar (99,01 % ).

Baca juga: Dilantik Jadi Stafus Menhan, Harta Kekayaan Deddy Corbuzier Diperkirakan Capai Rp574 Miliar

Secara historis, realisasi APBD menunjukkan tren fluktuatif dalam lima tahun terakhir:

2020: 92,77 %

2021: 92,33 %

2022: 88,75 %

2023: 87,45 %

2024: 89,78 %

Capaian 2024 lebih baik dari tahun sebelumnya, tetapi masih lebih rendah dibandingkan tahun 2020 dan 2021.

Baca juga: Pemerintah Rencana Naikan Iuran BPJS Kesehatan

Dari 53 perangkat daerah, beberapa mengalami deviasi realisasi anggaran yang cukup signifikan:

Perangkat Daerah dengan Deviasi di Atas 10 %

RS Madani: -39,7 %

Dinas Cipta Karya dan SDA: -15,5 %

Dinas Kebudayaan: -13,9 %

BPKAD: -12,2 %

DP3A: -11,5 %

Dinas Koperasi dan UKM: -11,1 %

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan: -11,0 %

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi: -10,6 %

Baca juga: Dinas TPH Sulteng Targetkan 251 Ribu Hektare Sawah dan 55 Ribu Hektare Jagung di 2025

Sementara itu, perangkat daerah dengan realisasi tertinggi antara lain Badan Kesbangpol (98,3 % ), Dinas Pangan (98,1 % ), dan Dinas Bina Marga & Penataan Ruang (97,85 % ).

Monitoring Pengadaan Barang dan Jasa

Dari 123 paket tender, 116 paket berhasil diselesaikan dengan total nilai Rp487,37 miliar. Pengadaan barang dan jasa berhasil menghemat Rp26,61 miliar dari total nilai HPS Rp484,89 miliar.

Baca juga: Saham Blue Chip Runtuh di Bursa Efek Indonesia, Kiat Investasi dalam Tekanan Ekonomi

Kesimpulan dan Rekomendasi

1. Optimalisasi Penyerapan Anggaran – Perangkat daerah dengan deviasi tinggi perlu dievaluasi untuk meningkatkan realisasi anggaran.

2. Efisiensi Pengadaan – Penghematan Rp26,61 miliar menunjukkan efektivitas dalam pengadaan barang dan jasa yang harus dipertahankan.

3. Percepatan Belanja Modal – Realisasi belanja infrastruktur, khususnya gedung dan bangunan (76,77 % ), perlu dipercepat agar manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat. (*)