Koalisi Masyarakat Sipil Sulteng Tolak RUU TNI

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Supriyanto Ucok

TRIBUNPALU.COM, PALU - Koalisi Masyarakat Sipil Sulawesi Tengah serukan penolakan terhadap Rancangan Undang-undang (RUU) TNI pada rapat yang bertempat di Rumah AMAN Sulteng, Senin (18/3/2025).

Adapun organisasi masyarakat sipil yang yang tergabung dalam koalisi adalah AMAN Sulteng, Walhi Sulteng, STS, SLPP, BRWA Sulteng, AMAN Kamalisi, KPA Sulteng, Ekonesia dan Rasera Project.

Juru Bicara Koalisi Masyarakat Sipil Sulawesi Tengah, Donny Moidady menyerukan penolakan Rancangan RUU TNI.

Menurut Donny RUU TNI ini sepertI mengembalikan rezim orde baru karena menaruh supermasi sipil diatas militer. 

Baca juga: Gempa Magnitudo 5,5 Guncang Tapanuli Utara, Seorang Warga Tewas Tertimpa Longsor

Kemudian ada beberapa kementrian yang harusnya dijabat sipil dimasukkan dalam RUU TNI dan hal ini akan menghambat pembinaan karier di Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Karena TNI bisa menduduki jabatan sipil yang ada dibeberapa kementrian, contoh kongkrit adalah jabatan sekretaris kabinet yang dijabat mayor Teddy,"kata Donny.

Koordinator KPA Sulteng itu mengatakan harusnya Teddy mundur dari Militer.

"Kami sayang TNI karena dia alat negara dan harus Profesional sehingga kami tidak ingin TNI masuk keranah sipil (Politik, sosial, budaya), biarkan mereka menjaga pertahanan dan keamanan di Republik Indonesia," ujar Donny.

Baca juga: Bawa Sabu 1 Kilogram, Pria di Kota Palu Diciduk Polisi

Dikesempatan sama, Direktur Ekonesia Azmi Siradjuddin juga menyerukan kepada pemerintah dan DPR-RI kiranya menghentikan pembahasan RUU ini.

Karena menurut Azmi ada beberapa hal krusial yang bisa mengancam demokrasi dan kebebasan sipil.

"Kita harus mengembalikan dan menempatkan kembali spirit reformasi salah satunya adalah mencabut dan menolak dwifungsi ABRI/TNI", ungkap Azmi.

AZMI menyebutkan bahwa pembahasan RUU TNI justru mencedarai cita-cita reformasi yang kita lakukan bersama beberapa puluhan tahun lalu.

Baca juga: Respon Kajari Tolitoli Albertinus P Napitupulu Usai Viral Diusir Warga Desa Pagaitan

Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kamalisi, Demus Paridjono juga menyampaikan bahwa RUU ini mengancam kehidupan masyarakat adat di seluruh Nusantara.

"Jelas ini mencedarai agenda reformasi sebagai masyarakat sipil kita harus menolak dengan tegas," singkat Demus. (*)