Ekonesia Diminta Turun ke Lapangan Sebelum Desak Moratorium KPN Donggala

TRIBUNPALU.COM - M Ridha Saleh menduga ekonesia sama sekali tidak menangkap dan memahami latar, prinsip dan substansi KPN.

"Saya sudah dua kali diundang untuk mendengarkan dan memberi masukan terhadap studi tersebut kalau nggak salah itu berlangsung tahun lalu, saya menduga kawan-kawan ekonesia mungkin sudah satu tahun tidak pernah lagi memantau atau turun kelapangan, bahkan saya menduga informan yang mereka wawancara bukan petani atau penerima manfaat langsung dengan keberadaan KPN," tegas M Ridha Saleh mantan Ketua Tim Mitigasi Sosial KPN.

Akan tetapi, desakan Yayasan Ekonesia untuk memoraturiumkan KPN saat RDP di Komisi III DPRD Sulteng perlu disambut baik.

Baca juga: Paripurna DPRD Parimo, Pendapatan Daerah 2024 Capai 98 Persen Lebih

"Yang mereka kritik itu hanya aspek-aspek formal dan prosedural saja, mereka tidak membaca utuh profiling dan aspirasi petani yang ada di kecamatan Dampelas, karena itu saya menyarankan agar Ide moratorium ini sebaiknya di seminarkan di desa Talaga, seperti halnya saat penerintah pertama kali menggagas KPN ini dimulai dengan pertemuan desa, adat pemerintah dan petani," tegas Ridha Saleh mantan TA Gubernur.

Ridha Slaeh mendapat informasi terakhir bahwa lahan yang ditanami petani di KPN hingga sudah mencapai 120 Ha.

"Itu artinya sudah melibatkan banyak sekali kelompok tani yang memanfaatkan lahan di KPN. Sedangkan komuditasnya  terdiri dari Pisang, pepaya,, kacang tanah, rica, jagung ubi kayu, durian dan kelapa dalam bahkan sudah beberapa kali panen, jadi sekali lagi saya menyarankan sebaiknya ekonesia datanglah kelapangan langsung ke areal KPN dan diskusi dengan petani, itu mungkin bisa menambah wawasan dan bacaan," tegas Ridha Saleh. (*)