Penampakan Bungker yang Diklaim Eks Pemain Sirkus OCI sebagai Tempat Penyiksaan

"Itu rumah orang tua saya dulu yang di Cisarua. Rumah khusus dan bisa dilihat sampai sekarang juga," terang Jansen.

Dalam kesempatan yang sama, Jansen meminta para pelapor tidak sembarangan bicara karena Indonesia adalah negara hukum.

"Minta izin sekali kalo semua dibuka, biar para pelapor jangan sembarangan. Negara kita negara hukum. Tapi kita terus diam diam diam, tapi karyawan kita itu teriak 'Ini kenapa' pada gini semuanya."

Pengakuan Eks Pemain Sirkus soal Bunker Rahasia

Sebelumnya, mantan pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI) mengungkapkan ada bunker di bagian bawah rumah di Taman Safari sebagai lokasi penyiksaan.

Hal itu diungkap dalam bagian empat tuntutan serius yang dilayangkan kepada pihak Taman Safari Indonesia terkait dugaan eksploitasi dan penyiksaan yang mereka alami semasa bekerja di sirkus tersebut.

Melalui kuasa hukumnya, Muhammad Sholeh, para mantan pemain menyuarakan keinginan mereka untuk mendapatkan keadilan, terutama terkait kondisi kerja yang mereka alami sejak kecil.

Salah satu poin penting yang disoroti adalah dugaan keberadaan bunker penyiksaan di lokasi Taman Safari.

Sholeh memaparkan bahwa terdapat empat tuntutan utama yang diajukan oleh kliennya.

Tuntutan pertama adalah membuka identitas asli dari 60 mantan pemain sirkus yang merasa tidak tahu asal-usul mereka karena sejak kecil telah hidup dalam lingkungan tertutup sirkus.

"Satu, buka asal-usul 60 mantan pemain sirkus ini," kata Sholeh dalam pernyataan yang dikutip dari YouTube Kompas TV, Sabtu (19/4/2025).

"Ini tidak bisa tidak," lanjutnya.

Tuntutan kedua adalah pembentukan tim investigasi independen yang bertugas meneliti secara langsung lokasi-lokasi Taman Safari di Indonesia, termasuk di Cisarua (Bogor), Prigen (Jawa Timur), dan Gianyar (Bali).

"Bentuk tim investigasi supaya bisa mendatangi lokasi Taman Safari. Menurut teman-teman di sana itu ada bunker. Rumahnya itu ada di bawah tanah, tempat mereka tinggal di situ lah tempat penyiksaan. Itu berdasarkan pengakuan (korban)," jelas Sholeh.

Tuntutan ketiga berkaitan dengan upaya hukum di tingkat lebih tinggi, yaitu pembentukan pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) untuk mengadili dugaan pelanggaran berat yang terjadi pada tahun 1997.