Libu Perempuan Sulteng Gelar Workshop Penguatan Implementasi WPS di Sigi

Laporan wartawan Tribunpalu.com, Andika satria bharata 

TRIBUNPALU.COM, SIGI – Lingkar Belajar untuk Perempuan (Libu Perempuan) menggelar Workshop Penguatan Implementasi Women, Peace, and Security (WPS) bersama organisasi masyarakat sipil di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, Sabtu (26/4/2025).

Kegiatan tersebut berpusat di Aula Latoratima, Jl lando, Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru.

Direktur Perkumpulan Libu Perempuan Dewi Rana Amir mengatakan, kegiatan itu dilaksanakan berkolaborasi dengan Pemkab Sigi, AMAN Indonesia, dan UN Women.

Workshop tersebut diikuti lintasgenerasi, mulai dari anak muda, tokoh agama, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), organisasi masyarakat sipil, hingga komunitas lainnya.

"Kegiatan hari ini merupakan kelanjutan dari workshop sebelumnya yang kami gelar di tingkat provinsi. Saat itu kami menggabungkan peserta dari Kota Palu, Kabupaten Sigi, Poso, Donggala, dan beberapa komunitas lainnya," jelas Dewi.

Ia menerangkan, Women, Peace, and Security (WPS) atau Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan, bertujuan untuk mendorong integrasi perspektif gender dalam seluruh proses pembangunan.

Baca juga: Angka Stunting di Sigi Masih Tinggi, Ketua TP-PKK Siti Halwiah Ajak Kolaborasi Semua Pihak

Menurut Dewi, hal tersebut penting agar kebutuhan perempuan mendapatkan ruang dan suara dalam setiap kebijakan.

"Berbicara soal perdamaian, saya kira Kabupaten Sigi sangat heterogen. Semua agama dan suku dengan latar belakang berbeda-beda ada di sini. Tentunya gesekan rentan terjadi, walaupun Sigi juga memiliki budaya kultural dan adat yang kuat sebagai perekat masyarakat," jelasnya.

Dewi menambahkan, tujuan dari workshop ini adalah memperkuat implementasi prinsip WPS, khususnya di Kabupaten Sigi.

 Sebab, isu-isu WPS berbeda di setiap daerah.

"Misalnya, Kota Palu memiliki isu spesifik yang berbeda dengan Kabupaten Sigi. Substansi WPS sebenarnya sudah ada dalam ruang-ruang partisipasi kultural di daerah ini. Apalagi saat ini, pemerintahan baru telah mengakomodir suara partisipasi perempuan, termasuk dalam perlindungan perempuan dan anak," papar Dewi menjelaskan.

Ia juga menyebutkan, saat ini penyusunan Rencana Aksi Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak di tingkat provinsi, termasuk di Kabupaten Sigi, telah memasuki tahap pembahasan di Biro Hukum.

Dewi berharap rencana aksi ini bisa disinergikan dengan visi 9 Berani dan 10 program prioritas Pemerintah Kabupaten Sigi.

"Rencana aksi ini tidak hanya berbicara tentang konflik, tetapi juga pencegahan. Pencegahan ini penting untuk memastikan konflik tidak terulang kembali di masa depan," kata Dewi.

Baca juga: Wagub Sulteng Reny A Lamadjido Lepas Ratusan Peserta Sulteng Tahura Trail Run 2025

Selain pemaparan materi, dalam workshop itu juga membuka sesi diskusi untuk membahas berbagai persoalan perempuan di Kabupaten Sigi.

Dewi juga menyampaikan harapannya kepada Pemerintah Kabupaten Sigi agar terus memperkuat perlindungan perempuan dan anak melalui program berbasis komunitas, memperluas ruang partisipasi bagi perempuan dalam pembangunan daerah, serta memastikan kebijakan selalu mengedepankan perspektif gender untuk mewujudkan perdamaian yang inklusif dan berkelanjutan.(*)