Komisi II DPR Ancam Tahan DAU Daerah Jika Tak Gunakan Bank Sulteng

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Zulfadli

TRIBUNPALU.COM, PALU - Komisi II DPR RI mengancam akan menahan dana alokasi umum (DAU) dan dana transfer ke daerah jika masih ada kabupaten dan kota yang tidak memanfaatkan bank daerah sebagai Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

"Kalau itu yang terjadi, DAU dan dana transfer daerah kami tahan," tegas Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, saat kunjungan kerja di Palu, Rabu (7/5/2025).

Pernyataan ini disampaikan Rifqi menanggapi masih adanya daerah di Provinsi Sulawesi Tengah yang belum menggunakan PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah (Bank Sulteng) sebagai RKUD.

Dalam kunjungan spesifik tersebut, Komisi II DPR RI bersama sejumlah anggota turun langsung ke Sulteng untuk meninjau tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), yang dinilai sebagai pilar utama pelayanan publik di daerah. 

Baca juga: Warga Binaan Rutan Donggala Sulap Limbah Plastik dan Tali Nilon Jadi Kerajinan Tangan

Kegiatan ini turut dihadiri Dirjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni, serta Inspektur IV Kemendagri, Andra.

Dari 13 kabupaten dan kota di Sulteng, hanya Pemerintah Kota Palu yang hingga kini belum menjadikan Bank Sulteng sebagai mitra RKUD.

ronisnya, Pemkot Palu merupakan salah satu pemegang saham Bank Sulteng dengan kepemilikan sebesar 2,56 persen atau 125.728 lembar saham.

Direktur Utama Bank Sulteng, Ramiyatie, membenarkan bahwa Kota Palu menjadi satu-satunya daerah di Sulteng yang belum bekerja sama dengan Bank Sulteng sebagai RKUD.

Baca juga: Anggota DPRD Sulteng: Penghentian Aktivitas BTIIG Bentuk Ketegasan Gubernur

"Semua ada, kecuali Kota Palu," ujarnya.

Meski belum bekerja sama dalam pengelolaan kas umum daerah, Pemkot Palu tetap mendapatkan bagian dari laba bersih Bank Sulteng. Pada tahun 2024, dividen yang diterima tercatat mencapai Rp5 miliar. (*)