Disdik Sulteng Klarifikasi Soal Penonaktifan SMK Bina Bakat Kartika Andi Masse dari Dapodik

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Supriyanto Ucok

TRIBUNPALU.COM, PALU - Kepala Dinas Pendidikan Sulawesi Tengah, Yudiawati V Windarrusliana memberikan penjelasan terkait penonaktifan Dapodik SMK Bina Bakat Kartika Andi Masse.

Menurut Yudiawati V Windarrusliana, penonaktifan Dapodik diberikan kepada SMK Bina Bakat tersebut dikarenakan tidak melakukan pemutakhiran data Dapodik selama 5 semester.

Penonaktifan tersebut juga sesuai dengan Permendikbud Nomor 303 Tahun 2022 yang menjelaskan soal petunjuk teknis data pendidikan pada PAUD, pendidikan dasar, pendidikan menengah serta kursus dan pelatihan.

Diketahui kasus tersebut berdasarkan evaluasi serta temuan di SMK Bina Bakat Andi Masse.

Temuan tersebut di antaranya :

Pada 18 Oktober 2021, Dinas terkait mengunjungi SMK Bina Bakat Kartika Andi Masse dan tidak menemukan aktivitas pembelajaran.

29 Oktober 2021, Kepala SMK Bina Bakat Kartika Andi Masse, Kartika menyampaikan bahwa proses pembelajaran dilakukan secara daring karena pendidik dan peserta didik belum di vaksin.

Pada 2 Desember 2021, Kepala Seksi SMK Wilayah I mengunjungi SMK Bina Bakat Andi Masse untuk mengecek kebenaran mengenai pembelajaran dilakukan secara daring, Kartika menyatakan bahwa proses pembelajaran tatap muka akan dilakukan setiap hari jumat dan hari Sabtu (Dua kali seminggu).

Monitoring 17 hingga 19 Januari 2022 tentang hasil monitoring yang menunjukkan kehadiran siswa kurang dari 50 persen dari jumlah yang dilaporkan secara administrasi.

2 Februari 2022, Kepala Seksi (Kasi) Kelembagaan dan Kurikulum beserta Staf melakukan pemantauan ke SMK Bina Bakat Andi Masse dengan hasilnya antara lain : 

- Tenaga pendidik yang aktif 3 orang dari data 6 orang yang dilaporkan.

- Tidak ada tenaga administrasi sekolah jumlah siswa yang hadir sejumlah 8 orang dari 23 siswa berdasarkan hasil pemantauan.

- Proses belajar mengajar berlangsung selama dua jam pukul 08.00 pagi sampai dengan pukul 10.00 pagi.

7 Juli 2023, Kepala Cabang Dinas Wilayah I menemukan 18 siswa hadir, namun sarana dan prasarana tidak layak untuk kegiatan belajar.