DPRD Dorong Pemkot Siapkan Konsultan Evaluasi Bus Tans Palu

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Zulfadli

TRIBUNPALU.COM, PALU - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu mendorong pemerintah kota menyiapkan konsultan independen, untuk mengevaluasi program bus Trans Palu.

"Pemkot Palu tidak menggunakan jasa konsultan manajemen pengawas, yang harusnya itu wajib karena menggunakan dana negara," kata anggota DPRD Palu Mutmainah Korona dihubungi Selasa, (21/5/2025).

Baca juga: Chord Gitar Cukup Sudah - Glenn Fredly: Cukup Sudah Kukatakan Untuk Sekian Kali Aku Sayang Kamu

 Dia menjelaskan perlu ada evaluasi mengenai program angkutan masal Bus Rapid Transit (BRT) Bus Trans Palu yang telah berjalan selama hampir 8 bulan. 

Hal itu untuk memastikan proses evaluasinya berbasis kinerja, akuntabel dan transparan.

"Kami meminta Pemkot menggunakan jasa pihak ketiga, yaitu konsultan manajemen pengawas yang akan melakukan pengecekan, mentracking dan mengawasi operasional BRT Bus Trans Palu,” tegasnya. 

Baca juga: Masyarakat Tolitoli Tagih Program Berani Makmur dan Sejahtera di Depan Gubernur Sulteng

Legislator partai Nasdem itu mengatakan, kehadiran jasa konsultan sebagai pihak ketiga, akan memberi rekomendasi secara independen terhadap berbagai temuan lapangan, termasuk memberikan alternatif solusi perbaikan pengelolaan yang mesti dilakukan Pemkot.

"Terutama terkait kelayakan jumlah bus yang rasional, dibutuhkan sesuai kondisi daerah. Apakah harus dikurangi atau bagaimana?” ungkapnya.

Menurutnya, program BRT Bus Trans Palu yang telah berjalan hampir delapan bulan dengan masa ujicoba tiga bulan Oktober-Desember 2024. Program itu kerja sama Pemkot Palu dan PT. Bagong Transport.

Baca juga: Bupati Sigi Hadiri Sarasehan Geopolitik BPIP di Kompleks Parlemen Jakarta

“Pengguna jasa transportasi massal itu dari ke hari justru menyusut atau sepi penumpang. Padahal Pemkot setiap bulan menganggarkan sebesar Rp1,8 milyar untuk operasionalnya,” ungkapnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa pada Tahun Anggaran 2024 Pemkot telah menggerus APBD sebesar Rp 17,12 milyar, serta mengalokasikan sebesar Rp 5,6 Milyar pada APBD Perubahan 2024. 

"Tetapi, perkembangannya belum menunjukkan hasil sesuai harapan. Bahkan akuntailitas dan transparansi manajemen operasional menyisakan tanda tanya," pungkasnya.(*)